Ajak Bantu Afghanistan, Apakah Indonesia Didengarkan Dunia?

Internasional  SENIN, 20 DESEMBER 2021 | 21:30 WIB

Ajak Bantu Afghanistan, Apakah Indonesia Didengarkan Dunia?

Dukungan Indonesia terhadap rakyat Afghanistan tidak setengah-setengah. Karena itu pula Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia melakukan serangkaian pertemuan dengan Perwakilan Taliban, Perwakilan Jerman, dan Perwakilan Amerika Serikat, menurut pengamat Timur Tengah, bertujuan untuk membuka mata dunia. Bahwa yang terjadi di Afghanistan tidak sekadar tentang kekuasaan, melainkan ancaman krisis kemanusiaan.

Pertemuan itu terjadi di sela-sela Sidang Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Islamabad, Pakistan, Sabtu (18/12).

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengatakan, upaya Pemerintah Indonesia itu adalah langkah awal, untuk menggalang dukungan dunia agar bersedia memberikan bantuan bagi rakyat Afghanistan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyoroti situasi kemanusiaan di Afghanistan yang memburuk karena pemerintahan inklusif yang belum terwujud.

Setelah merebut kekuasaan sejak pertengahan Agustus 2021, kondisi kemanusian di Afghanistan disebut mengalami kemunduran pesat, di antaranya, pencabutan hak-hak perempuan, pembunuhan ekstrayudisial, perekonomian diambang keambrukan, hingga ancaman kelaparan.

IMF telah memperingatkan, ekonomi Afghanistan bisa menyusut 30% tahun 2021 yang berakibat pada jutaan orang di Afghanistan akan masuk jurang kemiskinan dan menyebabkan krisis kemanusiaan.

Di sela-sela Pertemuan darurat OKI, Menlu Retno Marsudi bertemu dan berdiskusi dengan perwakilan Taliban Amir Khan Muttaqi membahas situasi kemanusiaan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan.

"Indonesia harapkan agar janji Taliban yang disampaikan 16 Agustus dapat dilakukan dan dapat alami kemajuan yang signifikan. Implementasi janji Taliban ini akan memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sebuah Afghanistan yang damai, stabil dan makmur.

"Secara khusus, saya sampaikan kembali harapan mengenai penghormatan terhadap hak-hak perempuan, termasuk di bidang pendidikan," kata Retno dalam keterangan pers yang dilansir BBC News, Senin (20/12/2021)

Pada 16 Agustus 2021 lalu, Taliban berkomitmen untuk membentuk pemerintah yang inklusif, menghormati HAM termasuk hak perempuan dan anak perempuan, dan tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat breeding maupun training bagi terorisme.

Selain dengan perwakilan Taliban, Retno juga di antaranya mendiskusikan situasi kemanusiaan di Afghanistan dengan Perwakilan Khusus Jerman untuk Afghanistan dan Pakistan, Jasper Wieck, dan Perwakilan Khusus AS yang baru untuk Afghanistan, Thomas West.

Retno mengatakan, pertemuan darurat OKI itu menghasilkan dua kesepakatan, poin di antaranya adalah mendorong badan PBB dan masyarakat internasional untuk mengirimkan bantuan kemanusian ke Afghanistan.

"Mendorong seluruh pihak di Afghanistan untuk mengupayakan inclusiveness, antara lain melalui penyusunan roadmap untuk meningkatkan partisipasi seluruh kalangan di Afghanistan, termasuk kaum perempuan, dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat di Afghanistan," kata Retno.

Membuka Mata Dunia

Rangkaian pertemuan tersebut, menurut pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi bertujuan untuk membuka mata dunia akan ancaman krisis kemanusian di Afghanistan.

"Seiring berkuasanya Taliban, pemerintah ingin memastikan aspek-aspek penting itu mendapat perhatian Taliban dan dunia, membuka mata isu kemanusiaan yang kini sangat memprihatinkan, tidak sekedar kekuasaan," kata Yon.

Seperti yang disampaikan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, situasi kemanusiaan di Afghanistan sangat memprihatinkan, di antaranya, yaitu 23 juta rakyat Afghanistan menghadapi ancaman kelaparan, fasilitas kesehatan dipenuhi anak-anak yang kekurangan gizi, dan 70% guru tidak mendapatkan gaji dan jutaan anak-anak dikhawatirkan tidak dapat sekolah.

Direktur Eksekutif the Indonesia Society for Middle East Studies (ISMES), Ryantori mengatakan, isu kemanusiaan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan diangkat karena Taliban selama ini dianggap mengesampingkan hal-hal tersebut.

"Taliban selama ini dianggap mengekang pendidikan ala Barat, dan lebih menekankan pendidikan Islam ala mereka, lalu tidak ada kesamaan gender, perempuan dipinggirkan," kata Ryantori.

Ketika Taliban berkuasa pada periode 1996-2001, anak perempuan tidak diizinkan bersekolah dan perempuan dewasa dilarang menempuh pendidikan dan bekerja.


Kuat Secara Diplomasi
Ryantori menambahkan, pertemuan itu juga sebagai pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia, bebas berdiplomasi dengan semua pihak tanpa tekanan dan aktif terlibat dalam menciptakan perdamaian.

"Ini langkah yang baik, secara diplomatik luar biasa kuat, tapi efektifitasnya belum bisa dinilai, kita tunggu ke depan," kata Ryantori.

Ryantori mengatakan, pelaksanaan politik bebas aktif Indonesia terhadap Afghanistan bukan semata bentuk "gagah-gagahan" melainkan amanat perjuangan dalam preambul UUD 1945, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

"Dan jika dilihat dari sejarah, Indonesia pernah didukung Afghanistan saat memperjuangkan pengakuan internasional atas kemerdekan dari penjajahan," katanya.

Afghanistan secara resmi mengakui kedaulatan RI pada 23 September 1947. Dua tahun kemudian, Perwakilan RI didirikan di Kabul.

Hubungan diplomatik kedua negara secara resmi dimulai pada tanggal 24 April 1955 pada saat ditandatanganinya Treaty of Friendship di Bandung.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengatakan, rangkaian pertemuan tersebut bukti bahwa Pemerintah Indonesia tidak meninggalkan Taliban.

"Di saat bersamaan, dengan melibatkan pihak ketiga dari Uni Eropa, dalam hal ini Jerman, untuk memastikan, walaupun belum diakui internasional, Taliban menegakkan HAM yang selama ini kita khawatirkan, khususnya hak perempuan," kata Farhan.

Selain itu, kata Farhan, pertemuan itu juga merupakan upaya awal untuk menggalang dukungan internasional agar bersedia memberikan bantuan bagi rakyat Afghanistan.

"Tidak ada niat memutus hubungan diplomatis dengan Afghanistan. Tetapi untuk kita bisa memberikan pengakuan terhadap pemerintahan Taliban, maka Taliban harus menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam memenuhi syarat HAM yang sudah berlaku universal, seperti hak perempuan, hak anak, hak keberagaman, dan hak beragama," katanya.

Farhan menambahkan, berdasarkan laporan terakhir dari Kemlu, Indonesia berencana untuk mengaktifkan kembali kantor perwakilan di Kabul.

Mengapa isu kemanusiaan diangkat?

Pengamat Timur Tengah yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Imdadun Rahmat mengatakan, isu kemanusiaan diangkat dalam pertemuan itu karena Taliban tidak kooperatif dengan norma dan hukum internasional sehingga belum diterima menjadi bagian dari komunitas internasional.

"Seperti pentingnya demokrasi, mengakomodir kelompok lain, HAM dihormati, perempuan diberi kebebasan. Melalui ini Indonesia mengajak Taliban untuk lebih kooperatif dengan konvensi internasional," kata Imdadun.

Imdadun mengatakan, Taliban adalah rezim militer dari kelompok Sunni yang bercirikan otoritarian konservatif agama dalam menjalankan pemerintahan sipil.

Kecenderungannya adalah mengorbankan hak bagi perempuan, kelompok minoritas, kebebasan beragama, dan lainnya.

"Kalau tidak dikawal dunia internasional, bisa kembali pada otoritarianisme berciri konservatif agama. Ini harus dikawal agar tidak membunuh demokrasi. Makanya penting bagi negara moderat seperti Indonesia untuk membawa Taliban lebih ramah terhadap norma-norma universal," katanya.

Imdadun menaruh harapan dengan kelompok Taliban yang kini berkuasa karena memiliki pandangan yang lebih moderat.

Bukan pengakuan atas Taliban
Pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam, Hasibullah Satrawi menjelaskan, pertemuan itu tidak lantas menunjukkan pengakuan Indonesia atas pemerintahan Taliban.

"Sampai saat ini belum ada negara yang secara resmi mendukung, termasuk Indonesia. Pertemuan itu tak lantas berarti mendukung pemerintahan Taliban," kata Hasibullah.

Menurut Hasibullah, negara-negara dunia, termasuk Indonesia belum menyatakan sikap resmi karena masih menunggu dan melihat arah pemerintahan Taliban, apakah kembali ke rezim dahulu yang keras terhadap HAM atau terbuka terhadap kebebasan HAM.

"Internasional masih belum percaya sama Taliban, situasi apakah dunia akan mengakui Taliban, ada di tangan Taliban sendiri dan harus membuktikan menjadi kelompok terbuka melalui perbuatan," ujarnya.

"Taliban harus melakukan itu dengan cepat karena kondisi di Afghanistan semakin hari semakin tidak stabil, tantangan dari kelompok ISIS-Khorasan, dari kelompok modern, perekonomian, hingga krisis kemanusiaan," kata Hasibullah.

Apa Arti Indonesia bagi Taliban?

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Imdadun Rahmat menjelaskan, sebelum Taliban berkuasa Agustus lalu, Indonesia telah menjadi aktor penting dalam menjembatani antarfaksi di tubuh Taliban dengan negara-negara Barat.

"Indonesia aktif mempertemukan wakil-wakil Taliban yang moderat dalam meja perundingan, termasuk di Doha. Bahkan, komunikasi awal sebelum Taliban diizinkan AS menguasai Kabul, didahului oleh komunikasi di Doha, termasuk di Jakarta, yang melibatkan PBNU," katanya.

Imdadun menambahkan, Indonesia juga adalah salah satu negara penjamin (guarantor) untuk Amerika Serikat sebelum meninggalkan Afghanistan.

"Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Pakistan menjadi guarantor bagi AS setelah menyerahkan Afghanistan ke Taliban, artinya menjadi jembatan komunikasi AS dan Taliban, dan AS merasa lebih nyaman meninggalkan Afghanistan," katanya.

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Muhammad Syauqillah, mengatakan, Indonesia memiliki tempat khusus bagi Taliban dan Afghanistan.

"Indonesia punya daya tawar yang bagus karena negara demokrasi muslim terbesar di dunia. Indonesia menjadi contoh negara demokrasi, kepulauan, beragam etnis dan budaya, serta agama, bisa bersatu. Pengalaman ini bisa ditularkan ke Afghanistan," kata Syauqillah.

Sebelumnya, saat berbicara secara virtual pada Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13 di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, (26/11), Presiden Joko Widodo telah menyoroti situasi kemanusiaan di Afghanistan yang memburuk karena pemerintahan inklusif yang belum terwujud.

Selain isu kemanusiaan, pemberdayaan perempuan juga menjadi perhatian Indonesia. Presiden Jokowi mengingatkan bahwa penghormatan hak-hak perempuan adalah salah satu janji Taliban.

Sejak Taliban berkuasa, aset-aset Afghanistan sebesar miliaran dolar di luar negeri dibekukan oleh Bank Sentral AS dan bank-bank sentral Eropa.

Afghanistan juga terpukul akibat ketiadaan dana bantuan asing, padahal dana tersebut menopang tiga-perempat anggaran belanja negara.

Bulan lalu, IMF memperingatkan jutaan orang di Afghanistan akan masuk jurang kemiskinan dan menyebabkan krisis kemanusiaan.

Organisasi PBB, Program Pangan Dunia (World Food Programme) memperkirakan 93% dari penduduk Afghanistan, tidak mendapatkan cukup makanan untuk dimakan, meningkat dibanding sebelum Taliban merebut kekuasaan bulan lalu, yang hanya sebesar 80%.[ros]


Komentar Pembaca