Usai Bertemu TGUPP, Buruh Minta Anies Revisi UMP DKI Tahun 2022

BERITA  RABU, 08 DESEMBER 2021 | 21:40 WIB | Aldi Rinaldi

Usai Bertemu TGUPP, Buruh Minta Anies Revisi UMP DKI Tahun 2022

Perwakilan Buruh Minta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Revisi UMP 2022/Foto: Aldi R. Moeslimchoice

Ketua DPD KSPSI DKI Jakarta, William Yani Wea mengaku sempat menyinggung peran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) untuk membantu buruh agar mendapatkan UMP 2022 yang layak dan sesuai aturan. 

Menurut William, saat ini merupakan kesempatan yang baik bagi TGUPP untuk menunjukkan perannya dengan mengingatkan Gubernur Anies Baswedan untuk merevisi UMP 2022. 

"Saya berharap TGUPP membantu serikat pekerja untuk mengingatkan Gubernur perlunya revisi UMP, supaya TGUPP ada gunanya," kata William Yani Wea usai bertemu Kadisnaker, Andri Yansyah dan TGUPP di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (8/12). 

Dalam hal itu, William turut menyindir TGUPP yang belum bekerja secara optimal, padahal, kata dia, jumlah anggotanya sudah cukup banyak. 

"Pesan dari kami, juga dalam rapat tadi itu supaya TGUPP itu ada gunanya-lah, jangan jumlahnya saja yang banyak tapi tidak berguna, tidak ada kerjanya," ucapnya. 

Lanjut, Willliam mengungkapkan, pihaknya kecewa, sebab tidak bertemu Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat melakukan Audiensi. Padahal mereka ingin meminta kepastian langsung dari Anies waktu deadline melakukan revisi kenaikan UMP 2022. 

"Kami kecewa karena apa? Karena kami tadinya berharap mendapatkan jadwal deadline kapan revisi dari surat mengenai kenaikan UMP," tandasnya. 

William menegaskan, bahwa sebelumnya Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan berjanji untuk melakukan revisi percepatan terhadap penepatan UMP 2022. 

Menurut dia, Anies seharusnya bisa lebih cepat melakukan revisi UMP 2022, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. 

"Kan nggak ada lobi-lobi lagi. Kita kan pakai PP 78. PP 78 itu tidak ada stakeholder lho, tinggal diputuskan inflasinya berapa, pertumbuhan ekonominya bagaimana, tinggal diputuskan (oleh Gubernur), tidak perlu ketemu stakeholder, tidak perlu ketemu pengusaha, tidak perlu ketemu buruh, tinggal diputuskan saja," jelas William. 

Hal senada juga diungkapkan Muhammad Andre Nasrullah dari DPD SPN DKI Jakarta. Ia menilai, kewenangan penuh sekarang berada di tangan Gubernur Anies, untuk melakukan revisi UMP 2022. 

Pasalnya, penetapan UMP 2022 tidak lagi berdasarkan formula yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

Untuk itu, Nasrullah berharap ketika Gubernur berani memberikan statemen pada saat itu, pihaknya berpikir sebagai buruh hanya satu bahwa ketika keluar dari PP 36, lalu kembali ke PP 78. 

"Di situ Gubernur tinggal mau memakai yang mana, inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, atau Nasional. Makanya hari ini kami datang, pikiran kami sesingkat itu saja, tidak perlu stakeholder dan lain-lain," pungkas Nasrullah. 

Seperti diketahui, tuntutan buruh ini sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVlIl/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. 

Menurut buruh, aturan ketenagakerlaan dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya tidak boleh dilaksanakan, karena sektor ketenagakerjaan tergolong sebagai kebijakan strategis dan berdampak luas, sebagaimana dimaksud dalam naskah akademik dan materi muatan UU Cipta Kerja. 

Sebelumnya, massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) DKI Jakarta, serta aliansi buruh lainnya melakukan demonstrasi di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat pada Rabu (8/12/2021). 

Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan segera merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Tahun 2022. [mt]


Komentar Pembaca