Geruduk Kantor Anies, Massa Buruh Memblokade Jalan Merdeka Selatan

Nasional  KAMIS, 25 NOVEMBER 2021 | 14:20 WIB | Aldi Rinaldi

Geruduk Kantor Anies, Massa Buruh Memblokade Jalan Merdeka Selatan

Foto : Aldi Rinaldi / MoeslimChoice.com

Ribuan massa dari elemen buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga memblokade ruas Jalan Merdeka Selatan yang menimbullan kemacetan lalulintas, Kamis (25/11)

Diketahui, Elemen buruh ini terdiri dari KSPI, KSBSI, SPSI, FSPMI. Masa aksi buruh ini menuntut pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) dan kenaikan upah tahun 2022 yang terbilang tidak memenuhi apa yang diinginkan buruh.

Pantauan di lokasi, massa yang menggelar aksi unjuk rasa juga memantau sidang Judicial Review terkait Omnibus Law UU Ciptaker di Mahkamah Konstitusi mulai bergerak ke Balai Kota DKI Jakarta.

"Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, mana janjimu Anies" teriak salah satu orator di mobil komando yang berada didepan kantor Balaikota.

Ribuan massa buruh sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Batalkan Omnibus Law", "Naikkan Upah Minimum 7 sampai 10 persen dan berlakukan upah sektoral"

Kemudian, mereka berorasi memperjuangkan upah di DKI Jakarta terlebih dahulu. Selanjutnya, perjuangan ini juga akan di lakukan di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, masa aksi masih bertahan dan memblokade jalan merdeka selatan didepan balaikota Jakarta Pusat. Dan diketahui, turut hadir presiden Partai buruh yakni Said Iqbal.

Massa mulai bergerak ke Balai Kota DKI Jakarta. Sebelumnya, massa telah menggelar aksi berjam-jam di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Hal ini sesuai dengan regulasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Untuk itu,para buruh dan pekerja di ibu kota diminta untuk memaklumi kenaikan UMP Provinsi DKI Jakarta.

"Sesuai dengan adanya regulasi (UU) Cipta Kerja, jadi kami menyesuaikan dengan regulasi yang ada," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/11).[irm]


Komentar Pembaca