Nataru, Muba Terapkan PPKM Level 3-ASN Dilarang Cuti

POLKAM  RABU, 24 NOVEMBER 2021 | 17:10 WIB

Nataru, Muba Terapkan PPKM Level 3-ASN Dilarang Cuti

Mengantisipasi terjadinya gelombang baru penularan wabah COVID-19 pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) menjalankan Instruksi Mendagri Nomor 62 Tahun 2021.

Sehubungan itu, terhitung 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 di wilayah Kabupaten Muba dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

"Ya, sesuai instruksi Mendagri, kita di Muba mulai 24 Desember nanti hingga 2 Januari tahun 2022 akan melaksanakan PPKM level tiga, tentu ini akan kita patuhi bersama," ungkap Plt Bupati Beni Hernedi SIP, Rabu (24/11/2021).

Beni yang juga Ketua PMI Muba juga menyebutkan, sejumlah aturan yang harus diindahkan pada saat penerapan PPKM Level 3 Nataru:
Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tiga tempat, yaitu:
Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021,
Tempat perbelanjaan dan tempat wisata lokal, dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM)

Pelarangan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI),
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan karyawan swasta selama periode libur Nataru, himbauan kepada pekerja/buruh untuk menunda pengambilan cuti setelah periode libur Nataru.

Sementara itu, Kadin Kominfo Kabupaten Muba Herryandi Sinulingga AP yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Muba menerangkan, pihaknya juga akan mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan hingga ke tingkat pedesaan.

"Khusus dalam pelaksanakan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal 2021, Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah, pada pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga," tuturnya.

Selain itu, bisa juga diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja,jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan lbadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50 persen dari kapasitas total gereja.

"Pada penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal, pengurus dan pengelola gereja berkewajiban untuk menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area gereja, melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja, dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari gereja serta hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk," tandasnya.[ros]


Komentar Pembaca