Soal Dana Hibah untuk Cyber Army, Fraksi PKS DPRD: Harus Jelas Acuannya

POLKAM  SENIN, 22 NOVEMBER 2021 | 18:45 WIB | Aldi Rinaldi

Soal Dana Hibah untuk Cyber Army, Fraksi PKS DPRD: Harus Jelas Acuannya

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiyantoro/foto: Aldi R.Moeslimchoice

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, akan membentuk tim siber (cyber army), guna menghadapi buzzer yang menyerang ulama, termasuk menangkal serangan yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 

Merespon hal itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiyantoro mengatakan, semua aturan dana hibah, harus memenuhi syarat terkait peruntukkan cyber army. 

"Pertama ada di RKPD, yang kedua, persyaratan itu harus ada masuk dan proposal hibah," ujar Karyatin kepada media saat reses, dengan mendatangi daerah wilayah pemilihannya, di Cibubur, Jakarta Timur, Senin (22/11). 

Karyatin menegaskan, bahwa tidak mungkin pihaknya memberi hibah, jika tidak ada ajuan dari MUI itu sendiri. 

"Jadi hibah itu berdasarkan acuan, kalau memang MUI mengajukan, tentu ajuan itu sudah tentu harus dipertanggungjawabkan," katanya. 

Anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun, mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban bukan sekedar memanfaatkan, tetapi bentuk laporannya haru jelas.

"Jadi intinya SPJ harus jelas dan itu harus masuk di RKPD. Kalau memang itu ada di RKPD, maka itu akan menjadi hal yang memang wajib untuk dilaksanakan oleh Pemprov," tandas Karyatin.

Kalau tidak ada, kata dia, apalagi tidak ada proposal usulannya, apa dasarnya memberi hibah. Karena menurutnya, Hibah itu harus berdasarkan semua ajuan. 

"Kalau ajuan itu ada, hibah itu sangat mungkin bisa diberikan, kalau tidak ada ajuannya tidak mungkin diberikan," jelasnya. 

Kendati demikian, Politikus PKS ini tidak mengetahui secara pasti, terkait besaran angka dana hibah yang diinformasikan sebesar Rp 10 Miliar. Pasalnya, lanjut dia, terkait besaran angka yang diberikan itu, berada di Badan Anggaran (Banggar). 

"Nah itu, saya tidak tahu persis, karena itu ada di banggar besar, nanti akan kita lihat di banggar besar. Kalau sampai sekarang saya belum tahu," pungkasnya. 

"Yang jelas, untuk apa itu peruntukkannya, kan itu akan dipertanggungjawabkan," tambah karyatin. [mt]

 


Komentar Pembaca