LPBHNU Diminta Bantu Masyarakat Muba dalam Persoalan Hukum

Daerah  KAMIS, 28 OKTOBER 2021 | 22:10 WIB

LPBHNU Diminta Bantu Masyarakat Muba dalam Persoalan Hukum

Tidak hanya pembangunan fisik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) juga fokus pada pembangunan di segala lini, termasuk literasi masyarakat di bidang hukum.

Hari ini, Kamis (28/10/2021) di Gedung Serbaguna Asisten Bidang  Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H Yudi Herzandi SH MH melantik Pengurusan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Masa Khidmat 2021 – 2023.

Pada kesempatan yang sama, dibuka juga Seminar Hukum LPBHNU Kabupaten Muba yang bertajuk "Implementasi Keadilan Hukum yang Merata, Demi Terciptanya Kesejahteraan dan Kesadaran Hukum di Sumatera Selatan".

Dalam arahannya, H Yudi Herzandi mengatakan bahwa lembaga ini bertugas membantu memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya warga NU sesuai peran dan fungsinya LPBHNU, baik non litigasi maupun litigasi dalam perkara peradilan pidana, perdata, PTUN, dan peradilan.

Setelah pelantikan ini, Yudi Herzandi berharap bahwa LPBHNU Kecamatan Sungai Lilin ini, Yudi Herzandi berharap akan bergerak dalam pendampingan hukum di semua bidang.

"Pada kesempatan ini kita melantik pengurus baru Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kecamatan Sungai Lilin, untuk itu dengan perasaan bangga dan gembira, saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik, semoga berperan aktif membantu masyarakat dalam persoalan-persoalan hukum,"ungkapnya.

Sementara Ketua LPBH PCNU Muba Fahmi SH MH mengatakan, pihaknya memberikan bantuan permasalahan hukum pada masyarakat secara gratis. Pihaknya menargetkan membetuk Pengurus LPBHNU sampai ke tingkat desa.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Muba yang telah memberikan support, dan dukungan, serta telah memfasilitasi kegiatan tersebut.

"LPBHNU memilki rencana program jangka panjang yaitu melakukan pelatihan paralegal sebagai sarana pendidikan hukum dan pemberdayaan warga NU di bidang advokasi. Hal Itu untuk memperkuat dan meningkatkan potensi warga NU dalam bidang advokasi,"tandasnya.[ros]


Komentar Pembaca