Alhamdulillah, Menkeu: Kebijakan PEN Mengadopsi Prinsip Syariah

Ekonomi Syariah  SELASA, 26 OKTOBER 2021 | 22:10 WIB

Alhamdulillah, Menkeu: Kebijakan PEN Mengadopsi Prinsip Syariah

Bikin bahagia apa yang diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Bahwa kebijakan pemulihan ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksankan Pemerintah, dirancang dengan memperhatikan prinsip Islam, termasuk keadilan yang merata.

“Kebijakan yang kami rancang ini jelas mencerminkan tujuan syariah. Menyesuaikan dan adil, bagaimana kami akan memperbaikinya,” kata Sri Mulyani pada The 7th IIMEFC & The 13th ICIEf secara virtual di Jakarta, Selasa (26/10/2021).

Dikatakan Menkeu, selama ini memastikan kebijakan penganggaran dapat merata dan mencakup seluruh penduduk Indonesia, sehingga tidak ada yang tertinggal baik pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah berusaha menerapkan prinsip Islam, yaitu maqashid al-syariah atau mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat melalui tatanan kehidupan yang baik.

 “Yang kedua maqashid. Ini adalah tentang distribusi properti, kekayaan, dan pendapatan kabupaten,” katanya.

Oleh sebab itu, pemerintah menyediakan cash transfer atau belanja sosial untuk menghidupi keluarga termiskin dan paling rentan agar kebutuhan serta kesejahteraan mereka terjamin.

Selain itu, pemerintah turut menerapkan sistem perpajakan penghasilan yang progresif. Bagi penduduk yang memiliki kemampuan lebih maka mereka akan membayar lebih, karena pemungutan pajak ini untuk mendukung orang miskin.

Pemungutan pajak yang lebih bagi penduduk yang mampu juga digunakan untuk membangun infrastruktur dasar. Ke depan akan sangat berguna terutama bagi keluarga miskin agar mereka dapat memperoleh pekerjaan dan memiliki produktivitas.

“Jadi perpajakan sebenarnya mencerminkan apa yang kita sebut sebagai prinsip kesetaraan. Perancangan perpajakan agar kita mampu menyikapi isu pemerataan sangat kritis,” tegasnya.

Sri Mulyani menjelaskan APBN sangat kritis akibat bekerja keras memperbaiki keadaan di saat pandemi. Oleh karena itu pemerintah mencinpatakan sistem yang mereduksi distorsi dan ketimpangan baik ekonomi, sosial, dan kesehatan.

“Mari kita lihat bagaimana kita merancang APBN yang semakin mendorong pemerataan,” ujarnya.

Menteri Keuangan Terbaik 2020 versi Global Markets itu menjelaskan pemerintah merancang kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia karena selaras dengan prioritas yang digariskan Presiden Joko Widodo yaitu human capital atau pembangunan sumber daya manusia.

Indonesia mendedikasikan anggaran yang besar untuk belanja bagi pengembangan SDM baik dalam bentuk belanja pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial.

“Belanja kesehatan sekarang mencapai lebih dari enam persen. Belanja pendidikan oleh konstitusi mengharuskan mengalokasikan 20 persen dari total anggaran. Jaring pengaman sosial termasuk subsidi untuk keluarga termiskin,” jelasnya.

Terakhir, kata Sri Mulyani juga, prinsip persamaan hak, kesempatan, dan keuntungan sesuai dengan sistem demokratisasi peluang bisnis, sesuai berdasarkan nilai Islam yaitu memberikan keadilan, kesempatan sekaligus kesetaraan bagi semua untuk berkembang.

“Jadi ini semua mungkin bisa dilihat sebagai kebijakan fiskal biasa tapi sebenarnya mencerminkan nilai Islam. Ini sebenarnya menjalankan atau mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam,” kata Sri Mulyani.[ros]


Komentar Pembaca