Federasi Pilot Minta Pemerintah Cabut Aturan PCR Sebagai Syarat Penumpang Pesawat

Nasional  SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 15:15 WIB | Aldi Rinaldi

Federasi Pilot Minta Pemerintah Cabut Aturan PCR Sebagai Syarat Penumpang Pesawat

net

Presiden Federasi Pilot Indonesia Capt M. Ali Nahdi memohon kepada Pemerintah Pusat untuk mencabut aturan tes PCR sebagai syarat wajib bagi penumpang pesawat yang akan melakukan perjalanan udara domestik.

Pasalnya, Capt. Ali menilai aturan tersebut akan kembali memukul industri penerbangan di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.

"Saya menilai aturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali kurang tepat. Karena hal itu kurang sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi nasional khususnya di sektor industri penerbangan," kata Capt. Ali dalam ketengannya kepada awak media,  Senin (25/10).

Capt. Ali mengatakan, bahwa banyak maskapai penerbangan yang masih tertatih-tatih dalam menjalankan perusahaannya dan masih sangat sulit untuk kembali bangkit. Ia ingin pemerintah jauh lebih peka melihat sektor industri ini.

"Awalnya saya bersama teman-teman di sektor penerbangan optimis maskapai-maskapai akan kembali bangkit dan perlahan tumbuh karena hal itu mengacu ke kasus COVID-19 yang menurun serta Level PPKM di beberapa wilayah pun menurun," ujarnya.

Seiringnya penurunan angka kasus COVID-19, Capt. Ali berharap kepada pemerintah untuk bisa 'mensupport' berbagai sektor usaha agar dapat kembali pulih perekonomiannya deengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan industri berbagai sektor, khususnya dunia penerbangan.

Sementara ini, Capt. Ali mengungkapkan, bagi industri penerbangan, pengetatan persyaratan tersebut menambah beban bagi calon penumpang khususnya dalam 'cost' penumpang. Hal ini, lanjut dia, akan membuat bisnis penerbangan di Indonesia harus menunggu lebih lama lagi untuk pulih kembali.

Namun demikian, ia menyatakan bahwa pihaknya tetap sepenuhnya mendukung apa yang dilakukan pemerintah khususnya dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Akan tetapi, jika melihat indikasinya dari angka penyebaran sudah mulai menurun, ia justru memandang bahwa saat ini adalah indikasi baik bahwa pemerintah sukses menyelenggarakan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan (prokes).

"Maka, saya pikir ini waktunya Pemerintah Pusat mencari cara agar ekonomi ini bisa kembali pulih," terangnya.

Kalau ekonomi sudah kembali pulih dan bergeliat maka, ungakap dia, akan banyak tenaga kerja di sektor penerbangan terserap. Misalnya seperti lapangan pekerjaan baru untuk pilot, pramugari dan posisi-posisi lainnya.

"Tentu kalau itu terjadi merupakan sinyal positif untuk sektor penerbangan kembali maju dan tumbuh. Karena tidak dapat dipungkiri selama pandemi COVId-19 ini banyak tenaga kerja industri penerbangan terkena PHK bahkan tidak menentu karirnya. Kan ini harus diperhatikan betul oleh Pemerintah Pusat," paparnya.

Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar Pemerintah Pusat bisa mengeluarkan kebijakan yang adil dan mempertimbangkan dampak terhadap berbagai sektor industrial.

"Saran saya cukup Pemerintah Pusat ini memberlakukan syarat perjalanan udara dengan tes antigen dan vaksin dosis kedua. Selain itu juga di pesawat dilengkapi HEPA yang dapat mematikan bakteri dan virus. Menurut saya hal tersebut sudah cukup sebagai langkah antisipatif pemerintah agar tidak terjadi penyebaran covid-19. Dan juga vaksin ini kan tujuannya untuk memutus rantai covid-19, ya kita harus optimis dengan vaksin tersebut dan bisa melewati pandemi covid-19 ini," pungkas Capt Ali

Sebelumnya, Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 1-3 di Jawa dan Bali kembali mengatur tentang PCR sebagai syarat administrasi naik pesawat di Indonesia.

Selain menunjukkan kartu vaksinasi, pemerintah meminta agar penumpang pesawat wajib menunjukkan hasil tes RT-PCR (H-2). Sementara itu, untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal laut wajib menunjukkan hasil tes antigen (H-1).

Ternyata, aturan pemerintah tersebut membuat resah banyak kalangan, khususnya para pilot yang ikut terdampak secara langsung dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Mendagri tersebut. [irm]


Komentar Pembaca