Dua tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Dinilai Belum Memberikan Perlindungan Hukum

Hukum  RABU, 20 OKTOBER 2021 | 22:10 WIB | Aldi Rinaldi

Dua tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Dinilai Belum Memberikan Perlindungan Hukum

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam/Net

Dua tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin dinilai belum memberikan perlindungan hukum dalam kebebasan berekspresi.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menilai, di era digital saat ini, siapa pun bisa menggunakan haknya untuk berpendapat.

Namun, kondisi tersebut tak jarang memunculkan gesekan. Terutama, saat pendapat itu dianggap menjelekkan reputasi atau mencemarkan nama baik seseorang.

"Dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi Komnas HAM ketika menyentuh reputasi dan nama baik didorongnya ke perdata saja, jadi negara tak perlu ikut campur," kata Anam dalam keteragannya kepada awak media, Rabu (20/10).

Lanjut, Anam pun memberi contoh bahwa tidak semua masyarakat tahu batasan mengemukakan pendapat. Terlebih saat ini, berbagai kelompok masyarakat memiliki gadget dan media sosial.

Kemudian, Ia menuturkan, jika ada pendapat yang dianggap melanggar hukum, pemerintah melalui aparatnya dapat memilih penyelesaian perkara di luar ranah hukum.

"Tidak serta merta lalu dihukum, ada jalan lain untuk memberi sanksi, misalnya dengan pembinaan," imbuhnya.

Tak hanya itu, ia juga mencatat belum ada kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan.

"Salah satu catatan paling serius yang memang harus diperhatikan Pak Presiden Jokowi adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat," terang Anam.

Lebih lanjut, Anam menerangkan, saat ini pemerintahan Jokowi - Ma’ruf telah separuh periode berjalan. Sebab tahun 2022 dan 2023 nanti, pemerintah akan disibukkan dengan urusan politik jelang Pemilu 2024.

Sehingga besar harapan, lanjut Anam, Jokowi dan Ma’ruf Amin bisa menyelesaikan setidaknya satu peristiwa pelanggaran HAM berat.

"Walau kami dengar ada mekanisme yang mau dibangun (pemerintah), tapi bagi kami (penyelesaian) melalui pengadilan HAM," paparnya.

Namun demikian, Ia yakin, jika pemerintah bisa menyelesaikannya, maka masyarakat akan mengingat bahwa Jokowi adalah presiden yang bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.[tyo]


Komentar Pembaca