Ini Pesan Gubernur Sumsel untuk Kepala Daerah Yang Belum Kena OTT KPK

Hukum  SABTU, 16 OKTOBER 2021 | 16:07 WIB | Rahmad Romli

 Ini Pesan Gubernur Sumsel untuk Kepala Daerah Yang Belum Kena OTT KPK

MoeslimChoice. Meski belum menerima keterangan resmi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Musi Banyuasin (Muba) namun Gubernur Sumsel, H Herman Deru minta semua kepala daerah untuk menghindari permasalahan hukum.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, dirinya belum mendapatkan keterangan resmi terkait OTT KPK pada Jumat (15/10/2021) malam tersebut sehingga ia tak bisa memberikan komentar.

“Aku belum pacak (bisa), karena aku belum dapat pemberitahuan resmi. Baru jingok (lihat) running text,” kata Herman, usai menghadiri acara peresmian Letter Sign Gerbang Jakabaring Sport Centre Palembang, Sabtu (16/10/2021).

Deru menjelaskan, bila yang tertangkap tangan adalah pejabat daerah, maka seluruh tanggung jawab akan diambil alih agar roda pemerintahan tetap berjalan.

“Maksudnya kepala daerahnya, secara resmi aku belum dapat info,”ujarnya.

Deru pun meminta seluruh bupati dan wali kota yang ada di Sumatera Selatan untuk menghindari seluruh hal yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga tak tersangkut dalam permasalahan hukum.

“Saya bukan ngomong berhati-hati ya, tetapi hindari. Hati-hati itu lajukelah (silahkan) tapi hati-hati, ya kan? Tapi kalau aku (imbau), hindari hal-hal yang berkenaan pelanggaran-pelanggaran tindak pidana,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membenarkan bahwa Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (15/10/2021) malam.

"Benar, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Musi Banyuasin, penyelidik KPK masih bekerja mengumpulkan bukti-bukti dan mengamankan beberapa orang," kata Ghufron, Sabtu (16/10/2021).

Namun, Ghufron belum mengungkap secara terperinci soal pihak-pihak yang terjaring dalam OTT. Ia hanya menyebutkan, OTT itu berkaitan dengan dugaan korupsi mengenai pengadaan proyek infrastruktur. [rhd]
 


Komentar Pembaca