Kejagung Periksa 10 Saksi, Bakal Ada Tersangka Baru di Kasus Korupsi PDPDE

Hukum  RABU, 13 OKTOBER 2021 | 13:33 WIB | Rahmad Romli

  Kejagung Periksa 10 Saksi, Bakal Ada Tersangka Baru di Kasus Korupsi PDPDE

Salah satu tersangka dugaan korupsi PDPDE, Muddai Madang

 

Dalam dua hari terakhir ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 10 orang saksi yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kasus korupsi penjualan gas bumi yang dilakukan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.


Pemeriksan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada Senin (11/10/2021) dimana tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JamPidsus) Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pembelian Gas Bumi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDPDE yaitu HP selaku Karyawan Swasta PT. PDPDE Gas, diperiksa untuk pendalaman transaksi keuangan di PT. PD.PDE Gas.

Tahap kedua dilakukan pada Selasa (12/10/2021), sebanyak 9 orang saksi dipanggil Kejagung untuk dimintai keterangannya. Mereka ini adalah:

1. TLIS selaku yaitu Commercial Manager Talisman Energy, diperiksa untuk pendalaman transaksi keuangan di PDPDE.
2. MSA selaku Mantan Bagian Pembiayaan Korporasi dan Investasi PT. Bank Syariah Mandiri.
3. AAGAR selaku Mantan Head Commercial Pertamina Hulu Energi Jambi Merang.
4. S selaku Notaris, diperiksa untuk pendalaman transaksi keuangan di PT PDPDE Gas.
5. EH selaku Direktur PT. Dinameka Mukti Mitratama
6. EHE selaku Vice President Deputi Perencanaan SKK Migas.
7. YA selaku Sekretaris SKK Migas.
8. S selaku Karyawan BUMN
9. SMC selaku Manager, diperiksa untuk pendalaman transaksi keuangan di PT. PDPDE Gas;

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menerangkan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada Perusahaan Daerah (PD) Pertambangan Dan Energi (PDE) Sumatera Selatan.

Pemeriksaan saksi juga dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M.

Selain memeriksa para saksi, Kejagung juga melakukan penyitaan aset terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi gas bumi PDPDE Sumsel berupa tiga mobil, terkait tersangka Yaniarsyah Hasan yang merupakan Direktur PT DKLN dan Komisaris Utama PDPDE Gas, Muddai Madang.

“Ada tiga mobil (yang disita),” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Supardi.

Menurutnya, penyitaan dilakukan atas sangkaan korupsi. Namun, dia memastikan bukti atas tindak pidana lainnya sudah ditemukan.

“InsyaAllah, sudah diyakinkan ada TPPU-nya (tindak pidana pencucian uang),” ucapnya.

Menanggapi pemeriksaan ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumbagsel, Amrizal Aroni meyakini bakal ada tersangka baru di kasus korupsi PDPDE tersebut karena saat ini Kejagung tengah mendalami siapa saja yang terlibat.

"Kita yakin ada tersangka baru lagi, dengan begitu pemeriksaan akan semakin berkembang. Artinya jangan hanya empat tersangka saja, disinilah kesempatan bagi para tersangka yang telah ditetapkan Kejagung untuk mengungkap siapa saja yang terlibat sehingga bisa meringkan mereka juga," tegas Amrizal.

Dia mengungkapkan, dalam kasus korupsi ini ada banyak terlibat mulai perusahaan, perorangan, hingga pejabat pemerintah hingga broker-broker minyak.

Seperti diketahui, perkara korupsi tersebut berawal dari perjanjian jual beli gas bagian negara antara KKS Pertamina Hulu Energi (PHE), Talisman dan Pacific Oil dengan Pemprov Sumsel.

Hak jual ini merupakan participacing interest PHE 50 persen, Talisman 25 persen, dan Pacific Oil 25 persen yang diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pemprov Sumsel.

Namun, pada praktiknya, bukan Pemprov Sumsel yang menikmati hasilnya, tapi PDPDE Gas yang merupakan rekanan yang diduga telah menerima keuntungan fantastis selama periode 2011-2019. PDPDE Sumsel yang mewakili Pemprov Sumsel hanya menerima total pendapatan kurang lebih Rp38 miliar dan dipotong utang saham Rp8 miliar.

Bersihnya kurang lebih Rp30 miliar selama 9 tahun. Sebaliknya, PT PDPDE Gas mendapatkan banyak keuntungan dari penjualan gas bagian negara ini. Diduga selama kurun waktu 8 tahun, pendapatan kotor sekitar Rp977 miliar, dipotong dengan biaya operasional, bersihnya kurang lebih Rp711 miliar. [rhd]

 


Komentar Pembaca