Syarief Hasan: Pemerintah Tak Boleh Gunakan Dana APBN untuk Kereta Cepat

POLKAM  RABU, 13 OKTOBER 2021 | 15:40 WIB

Syarief Hasan: Pemerintah Tak Boleh Gunakan Dana APBN untuk Kereta Cepat

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengingatkan bahwa Pemerintah tidak boleh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk mendanai Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Padahal Pemerintah telah berjanji tidak menggunakan APBN, dan menyerahkan kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk menggunakan skema B to B.

Seperti diberitakan dulu, Presiden Joko Widodo (Jokowi)  laman Sekretaris Kabinet pada 15 September 2015 berjanji, kereta cepat yang bekerja sama dengan China tersebut tidak akan menggunakan APBN. Ia menyerahkan kepada BUMN agar dapat menggunakan skema Business to Business.

Namun Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 93 Tahun 2021,  yang mengizinkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung didanai APBN. Karena itu, langkah Pemerintah ini menuai protes dari masyarakat yang menagih janji Jokowi.

Syarief mengatakan Pemerintah harusnya menepati janjinya untuk tidak menggunakan APBN.

“Dalam beberapa waktu terakhir, APBN sangat berat dengan adanya pandemi Covid-19. Harusnya, APBN tidak semakin diberatkan dengan proyek kereta cepat yang dulunya dijanjikan tidak menggunakan APBN,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini dikutip dari situs mpr.go.id, Selasa (12/10/2021),

Menurutnya, APBN harusnya difokuskan pada program-program kritikal dan esensial.

“APBN harusnya difokuskan pada program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di masa pandemi Covid-19. APBN harusnya difokuskan pada penanganan Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, dan program esensial lainnya,” tandasnya.

Syarief  mengaku sejak awal mengingatkan terkait proyek kereta cepat kerja sama dengan China.

“Kami dari Partai Demokrat sejak awal mengingatkan bahwa proyek kerja sama dengan Cina ini tidak terencana dengan baik. Kereta cepat ini juga belum menjawab masalah di masyarakat kecil. Namun, Pemerintah berdalih tidak akan menggunakan APBN, tapi nyatanya menggunakan APBN juga,” ucapnya.

Ia juga menerangkan perlunya audit anggaran proyek kereta cepat. “Pemerintah harusnya melakukan audit terlebih dahulu dengan melibatkan lembaga BPK karena apabila akan menggunakan APBN, perlu dilakukan audit agar semuanya transparan, mulai dari proses awal, perencanaan  penganggaran dan proses penentuan harga dan effisiensi anggaran, dan sebagainya,” tegasnya.

Dia mengingatkan agar Pemerintah melihat prioritas kebijakan. “APBN kita akan semakin sulit dengan adanya proyek kereta cepat ditambah lagi proyek ibu kota baru yang menyedot APBN. Pemerintah harus melihat prioritas yang dibutuhkan masyarakat yakni pemulihan ekonomi nasional, bukan proyek besar yang tidak dinikmati masyarakat kecil dan menyedot APBN,” cetusnya.

Ia juga terus mengingatkan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

“Pengelolaan keuangan negara dalam beberapa tahun terakhir sangat memprihatinkan. Rasio utang Indonesia kini mencapai 41,64% dan berpotensi gagal bayar berdasarkan laporan BPK. Kondisi keuangan dan ekonomi ini harusnya menjadi prioritas untuk dibenahi yang menggunakan APBN, bukan malah menyedot APBN ke sektor yang kurang prioritas,” katanya.[ros]

 


Komentar Pembaca