Anies Diinterpelasi, Gerindra: Wakil Ketua-7 Fraksi DPRD DKI Takkan Hadir

POLKAM  SENIN, 27 SEPTEMBER 2021 | 19:10 WIB

Anies Diinterpelasi, Gerindra: Wakil Ketua-7 Fraksi DPRD DKI Takkan Hadir

Ketua DPRD DKI Provinsi Jakarta Prasetio Edi Marsudi dituding telah menabrak tata tertib (tatib), yang dibuat dan disahkannya melalui ketukan palu tangan sendiri.

Merspons tudingan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Taufik menyatakan sependapat. Menurutnya, Prasetio Edi telah menyelipkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI soal pelaksanaan Rapat Paripurna Hak Interpelasi DPRD DKI.

"Agenda tersebut tidak ada dalam undangan Bamus DPRD DKI. lni kan, namanya bentuk pelanggaran tatib sendiri. Masa, tatib yang disahkan dan Pras vang mengetuk palunya. dia sendiri yang melanggar," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021).

Dalam Pasal 80 Ayat 3 Tatib DPRD DKI jelas tertera bahwa surat undangan keluar wajib ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta, dan setidaknya mendapat paraf dua Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

"Untuk Bamus paripurna hak interpelasi Formula E tidak ada dalam agenda dan tak ada paraf WakiI Ketua DPRD DKI. Jadi, Ketua DPRD DKI melanggar aturan yang dibuat sendiri," bebemya. "Interpelasi tidak ada dalam undangan agenda. Aneh aja, kok bisa senafsu itu," kata politisi Partai Gerindra itu.

Diberitakan sebelumnya, penetapan rapat paripurna (rapur) interpelasi akan digelar besok, Selasa (28/9). Rapur tersebut merupakan tindakan illegal yang diinisiasi Ketua DPRD DKI, karena empat wakil dewan dan tujuh fraksi sudah menegaskan untuk menolak.

"Tujuh fraksi dan empat Wakil Ketua DPRD DKI menyatakan rapat paripurna yang digelar SeIasa (28/9/2021), tidak layak dihadiri, baik eksekutif maupun anggota DPRD DKI," ucapnya.

"Empat Wakil Ketua DPRD DKI dan tujuh fraksi sudah menegaskan tidak hadir. Karena itu tindakan illegal," sambung Taufik.

Dia menambahkan, Pimpinan DPRD DKI harus bijak dalam menjalankan organisasi lembaga negara ini sesuai dengan tatib dan peraturan perundang-undangan.

"Jangan memberikan contoh tidak baik terhadap warga ibu kota, bahwa melanggar aturan itu hal vane lumrah. "Mari jaga marwah lembaga ini d3“ sayangi Iembaga ini," tandas dia.

Menurut Politikus Gerindera ini, dengan adanya agenda colongan dan bamus ilegal seperti ini membuktikan bahwa interpeIasi adalah nafsu politik PDIP dan PSI saja.

"ReIa tempuh segala cara bahkan yang legal demi bisa mengganggu kerja Gubernur," pungkas Taufik.[ryan oktaviano/ros]
   


Komentar Pembaca