Gubernur Gorontalo: Penyelamatan Danau Limboto Harus Menyeluruh

Daerah  KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 18:40 WIB

Gubernur Gorontalo: Penyelamatan Danau Limboto Harus Menyeluruh

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan, Penyelamatan Danau Limboto dari kondisi kritis menyeluruh dari hulu ke hilir. Sebab persoalan di bagian hulu sangat kompleks, termasuk ada lahan danau yang sudah disertifikatkan hak milik.

Hal itu dikemukakan Gubernur Rusli usai mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelematan Danau Prioritas Nasional secara virtual kemarin, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

“Tadi saya mengikuti rapat dengan Menko Kemaritiman terkait penyelamatan danau prioritas, saya sampaikan bahwa menangani Danau Limboto harus lengkap hulu sampai hilir,” kata Gubernur Rusli.

Kenapa di hulu? Menurut Gubernur, kerusakan hutan di  hulu akibat penebangan liar, pembukaan lahan dan pertambangan menjadi masalah serius.

“Sedangkan di hilir telah terjadi pendangkalan dan penyusutan luasnya,  serta persoalan eceng gondok,” tandasnya.

Gubernur menilai, tantangan untuk penyelamatan Danau Limboto sangat besar. Karena karakteristik Danau Limboto berbeda dengan Danau Toba yang berada di ketinggian. Danau Limboto berada di bagian yang berbentuk cekungan, serta merupakan muara 23 anak sungai.

Dikatakan Rusli Habibie, Danau Limboto  kini memiliki banyak tambak ikan milik warga, juga menjadi masalah. Keramba ikan yang sudah dikapling nelayan semakin mempercepat sedimentasi danau.

“Tahun 2012 saya menyurat ke BPN terkait dua hal, yaitu meninjau kembali sertifikat kepemilikan yang ada di wilayah danau dan kedua tidak lagi mengeluarkan sertifikat di kawasan danau,” katanya.  

Langkah lain yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Limboto.

Sementara itu dalam rapat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan koordinasi mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

“Sebagai langkah awal dari tindak-lanjut Perpres yang diteken Presiden Jokowi tanggal 30 Juni 2021 itu, Menko Luhut berencana berkunjung ke Gorontalo untuk melihat dari dekat persoalan Danau Limboto,” kata Rusli.

Adapun 15 danau yang ditetapkan sebagai Danau Prioritas Nasional yaitu Danau Toba di Provinsi Sumatra Utara, Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat, Danau Maninjau di Provinsi Sumatra Barat, Danau Kerinci di Provinsi Jambi.

Berikutnya Danau Rawa Danau di Provinsi Banten, Danau Rawa Pening di Provinsi Jawa Tengah, Danau Batur di Provinsi Bali, Danau Tondano di Provinsi Sulawesi Utara, Danau Kaskade Mahakam (Melintang, Semayang, dan Jempang) di Provinsi Kalimantan Timur, Danau Sentarum di Provinsi Kalimantan Barat.

Kemudian, Danau Limboto di Provinsi Gorontalo, Danau Poso di Provinsi Sulawesi Tengah, Danau Tempe di Provinsi Sulawesi Selatan, Danau Matano di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Danau Sentani di Provinsi Papua.[ros]


Komentar Pembaca