Syok dan Prihatin, Golkar Siapkan Bantuan Hukum untuk Alex

POLKAM  KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 22:00 WIB

Syok dan Prihatin, Golkar Siapkan Bantuan Hukum untuk Alex

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) syok sekaligus prihatin dengan ditahannya mantan Gubernur Sumatera Selatan Ir H Alex Noerdin SH, Kamis (16/9/2021), oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Hal itu terungkap dari pernyataan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Adies Kadir tadi siang, di mana dia mengatakan pihaknya prihatin atas penetapan tersangka dan penahanan Alex.

"Karena kasusnya sudah dalam penanganan hukum Kejaksaan Agung, kami akan memantau perkembangannya. Partai Golkar siap memberikan bantuan hukum, jika diminta oleh pihak Pak Alex Noerdin," kata Adies.

Tadi siang, Alex Noerdin yang juga Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ditetapkan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan periode 2010-2019.

Adies menyatakan Partai Golkar telah menyiapkan bantuan hukum, jika diminta Alex Noerdin. Partai Golkar memiliki Penasehan Hukum dari Bakumham.

"Kami siap untuk dampingi beliau hadapi jalannya penyelidikan dan penyidikan bahkan sampai di pengadilan," kata Adies, yang juga Ketua Mahkamah Partai Golkar.

Sementara itu sebelumnya Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi mengatakan, Alex Noerdin Dia ditetapkan sebagai tersangka terhitung mulai hari ini, Kamis (16/9/2021).

Alex Noerdin, kata dia,  ditetapkan tersangka setelah diperiksa oleh penyidik Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sejak tadi pagi. Seiring penetapan tersangka, kepada Alex langsung dilakukan penahanan.
 
Alex Noerdin ditetapkan tersangka setelah sebelumnya, Rabu (8/9/2021), Kejagung menetapkan CISS dan AYH tersangka terkait tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh PDPDE Sumatera Selatan Periode 2010-2019.

Menurut Kapuspenkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer pekan lalu, CISS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP- 22/F.2/Fd.2/09/2021 tanggal 08 September 2021. Dalam kasus ini, dia menjabat sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008.

Sementara itu, AYH ditetapkan tersangka berdasarkan surat nomor: TAP- 23/F.2/Fd.2/09/2021 08 September 2021. AYH adalah Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa sejak 2009 sekaligus merangkap Direktur PT PDPDE Gas sejak 2009 dan Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014.

Kasus ini berawal ketika Pemerintah Provinsi Sumsel mendapatkan alokasi membeli gas bumi bagian negara dari J.O.B PT Pertamina, Talisman Ltd. Pasific Oil And Gas Ltd. dan Jambi Merang.

Pembelian gas bumi sebesar 15 MMSCFD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak Dan Gas (BP MIGAS) atas permintaan Gubernur Sumsel pada 2010.

"Bahwa berdasarkan keputusan Kepala BP Migas tersebut yang ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara tersebut adalah BUMD Provinsi Sumsel yaitu PDPDE," katanya.[ros]

 


Komentar Pembaca