Kecewa oleh KPK, Masyarakat Dirikan Kantor Darurat Korupsi

Hukum  KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 18:40 WIB | Aldi Rinaldi

Kecewa oleh KPK, Masyarakat Dirikan Kantor Darurat Korupsi

Solidaritas masyarakat sipil mendirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (15/9).

Diketahui, Kantor darurat ini adalah sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.

Di kantor darurat ini, masyarakat menitipkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isi suratnya adalah pembatalan Tes Wawasan Kebangsaan yang memecat 57 pegawai KPK dan menepati jainjinya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Saor Siagian, salah satu kuasa hukum 57 Pegawai KPK yang tak lolos TWK mengatakan, para pegawai yang tersingkir dari KPK adalah mereka yang tidak bisa diajak kompromi.

Ketua KPK Firli Bahuri saat ini, kata Saor adalah orang yang bermasalah. Tak hanya Firli, Dewan Pengawas KPK juga telah menetapkan Lili Pintauli Siregar, sebagai pelanggar etik.

"Para pelanggar etik inilah yang merancang TWK dan pemecatan para pegawai yang enggan diajak kompromi," kata Saor.

Masyarakat pendiri Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi ini akan berkantor setiap Selasa dan Jumat pukul 16.00-17.00 WIB. Seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya tentang pemberantasan korupsi dipersilakan mengunjungi kantor darurat ini.

Dalam aksi ini, seluruh peserta memakai pita merah di lengan kiri. Pita merah ini melambangkan keberanian untuk melawan pelemahan pemberantasan korupsi oleh para oligark.

Dalam aksi kali mereka juga didukung oleh BEM Seluruh Indonesia, Koalisi Bersihkan Indonesia, ICW, Amnesty Internasional, YLBHI, LBH Jakarta, SERBUK, KASBI, KPBI, dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.[tyo]


Komentar Pembaca