Normalisasi Kali Ciliwung, PSI Temukan Pihak yang Diduga Sebagai Makelar Tanah

Nasional  RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 17:45 WIB | Aldi Rinaldi

Normalisasi Kali Ciliwung, PSI Temukan Pihak yang Diduga Sebagai Makelar Tanah

net

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI akan membebaskan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan hingga Kampung Melayu Jakarta Timur.

Ditengah upaya ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemukan adanya dugaan makelar tanah dalam bentuk biro jasa yang meminta bayaran kepada warga terdampak.

"Saat melakukan reses di RW 03 Kelurahan Cawang Jakarta Timur, saya dapat laporan bahwa ada biro jasa menyebarkan informasi yang membuat khawatir warga, yaitu bahwa nanti pembebasan tanah akan sulit jika warga mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah. Kemudian biro jasa menawarkan bantuan untuk mengurus surat-surat tersebut dan meminta komisi sekitar 25 persen,” kata Justin Untayana, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, yang di kutip moeslimchoice.com, Rabu (15/9).

Lanjut, Justin menambahkan, banyak warga sudah bersedia menjual tanah, bahkan mereka ingin segera mengurus sendiri dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dengan demikian, sebenarnya tugas kelurahan sudah relatif lebih ringan karena tinggal membantu warga melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.

"Pemprov DKI dengan setiap instansi terkaitnya harus aktif mengarahkan dan mensosialisasikan warga agar mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah. Jika tidak, maka Pemprov DKI sama saja dengan sengaja memberi ruang bagi biro jasa untuk bermain dan mendulang untung dari rakyat kecil yang akan digusur," ucap Justin.

Karena itu, lanjut Justin, Pemprov DKI harus membuka peta trase tanah yang akan dibebaskan untuk normalisasi sungai. Selain itu, Pemprov DKI juga harus memperjelas tahap-tahap pembebasan tanah sejak jauh-jauh hari, sehingga warga bisa bersiap diri.

“Uang ganti rugi tanah sangat dibutuhkan oleh warga untuk pindah rumah dan memulai hidup di tempat baru nanti. Oleh karena itu, saya minta Dinas SDA dan kelurahan-kelurahan aktif mendorong warga untuk mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah, sehingga mereka akan menerima uang ganti rugi secara utuh, tidak dipotong oleh pihak-pihak yang diduga makelar tanah berkedok biro jasa,” pungkas Justin. [irm]


Komentar Pembaca