Hebat! Gorontalo Jadi Percontohan Evaluasi dengan Kajian IGI

Daerah  RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 13:29 WIB

Hebat! Gorontalo Jadi Percontohan Evaluasi dengan Kajian IGI

Kementerian Dalam Negeri menetapkan enam  daera sebagai percontohan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan kajian Indonesia Governance Index (IGI). Satu dari keenam daerah adalah Provinsi Gorontalo.

Hal itu dikatakan oleh Kasubdit Evaluasi Wilayah III Kemendagri Imelda, di Gorontalo, Selasa (14/9/2021), di mana menurut dia program tersebut milik Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri (Kemendagri).

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo aktif melakukan koordinasi dengan pihaknya. Dengan demikian diharapkan Pemprov menjadi penggerak kabupaten dan kota untuk meraih hasil yang baik dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan IGI, saat ini memasuki tahapan pengumpulan data yang menjadi indikator.

“Pemilihan Provinsi Gorontalo bukanlah hal mudah. Dari semua calon daerah pilot project, kami melakukan komunikasi dan diskusi. Yang terpilih adalah Provinsi Gorontalo, Jawa Barat, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bone Bolango, Kota Tangerang, dan Mojokerto,” tambah Imelda.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengatakan gembira atas kepercayaan Kemendagri itu. Diharapkannya, ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi perbaikan kinerja pemerintahan.

“Kami sangat mendukung dan siap memberikan data-data yang dibutuhkan,” kata Darda Daraba.

Hal senada diungkapkan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Pemprov Gorontalo Sri Wahyuni Daeng Matona menjelaskan IGI merupakan inisiasi Kemitraan (Patnership for Governance Reform) untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

IGI membantu dalam identifikasi maupun pemetaan aspek-aspek pembangunan yang perlu mendapat perhatian.

“Secara komprehensif ada empat arena yang menjadi pembanding untuk perwujudan tata kelola daerah yang baik, yaitu pejabat politik, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi,” kata dia.

Pada masing-masing arena tersebut, diukur tingkat kepatuhan terhadap enam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Selain menghimpun data dari pemerintah, Kemendagri juga mengumpulkan informasi dari pihak lain, seperti anggota DPRD, ormas, asosiasi wartawan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia.[ros]


Komentar Pembaca