Rocky Gerung Disomasi Sentul City, Politisi Demokrat Salahkan Pemerintah

POLKAM  JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 16:40 WIB | Aldi Rinaldi

Rocky Gerung Disomasi Sentul City, Politisi Demokrat Salahkan Pemerintah

Pemerintah harus membuat sistem data pertanahan terpadu, yang mampu menjamin hak setiap individu dan warga negara atas kepemilikan tanah mereka. Karena persoalan konflik agraria semestinya dapat segera diselesaikan oleh pemerintah.

Demikian disampaikan oleh Kapoksi Partai Demokrat di Komisi II DPR RI Anwar Hafid, saat menyoal somasi yang dilayangkan oleh PT Sentul City Tbk kepada akademisi Rocky Gerung, yang dia dianggap menempati lahan milik perseroan terbatas itu.

Namun kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar, menegaskan bahwa klienya merupakan pemilik sah atas lahan di Blok 026 Kampung Gunung Batu, RT 02 RW 11 , Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor itu.

"Persoalan konflik agraria adalah persoalan yang mesti diselesaikan oleh pemerintah, karena itu dibutuhkan sistem data pertanahan terpadu yang mampu menjamin hak setiap individu dan warga negara atas kepemilikan tanah mereka," kata Anwar dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).

Anwar Hafid menyarankan, untuk penyelesaian masalah tanah antara Rocky Gerung dan PT Sentul City sebaiknya dapat dilihat secara detail terkait alur persoalanya.

"Karena ini masuk pada kasus sebaiknya dilihat secara detail bagaimana alur persoalannya dan biarlah berada pada jalur hukum," tegasnya.

Meski demikian, Anwar Hafid menilai, jika pemerintah tidak terlalu bisa membantu penyelesaian tanah.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI hanya bisa memfasilitasi.

"Pemkab dan BPN itu sebenarnya hanya bisa memfasilitasi kalau kedua belah pihak ada kesepakatan berdamai. Tapi kalau tidak harus kepengadilan. Namun, bagaimanapun juga negara harus harus hadir memberi perlindungan terhadap hak-hak  warga negara siapapun dia," tandas Anwar.[ros]


Komentar Pembaca