Presiden Jokowi Harus Copot Yasonna Laoly

POLKAM  JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 08:02 WIB | Aldi Rinaldi

Presiden Jokowi Harus Copot Yasonna Laoly

Peneliti Imparsial Hussein Ahmad meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengevaluasi posisi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, terkait dengan rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

"Presiden harus segera mengevaluasi posisi Menteri Hukum dan HAM khususnya terkait dengan rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini," kata Hussein dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Hussein menjelaskan, kebakaran yang melanda Blok C 2 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang telah mengakibatkan 44 narapidana meninggal dunia, dan lima lainnya mengalami luka yang cukup serius.

Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi akibat dari gagalnya pemerintah, khususnya jajaran Kemenkumham dalam melaksanakan mandat reformasi sistem peradilan pidana khususnya lembaga pemasyarakatan.

Menurutnya, problem over capacity yang selama ini dihadapi, hampir sama sekali tanpa trobosan kebijakan dan solusi yang konkrit.

"Padahal, sejak lama kelompok masyarakat sipil telah mengusulkan dekriminalisasi pencandu narkotika mengingat sebagian besar penghuni lapas merupakan narapidana narkotika," ujarnya.

Huseein menyatakan, hal tersebut tidak hanya untuk melindungi pengguna narkotika yang sebetulnya adalah korban, tetapi juga penting untuk memangkas jumlah tahanan di tempat-tempat penahanan yang selama ini sudah over capacity.

Apalagi, Pemerintah sendiri mengakui bahwa pada Lapas Tangerang telah kelebihan kapasitas sampai 400 persen. Dalam kondisi tersebut, sangat sulit menyelamatkan nyawa apabila terjadi kebakaran sebagaimana telah menelan korban 44 narapidana di Lapas Tanggerang.

"Pada sisi lain, pembiaran kondisi tersebut sejatinya sama saja melakukan penyiksaan sekaligus membahayakan nyawa manusia sebagaimana terjadi pada narapidana di Lapas Tanggerang," kata Hussein.

Oleh karena itu, menurutnya, Menkumham Yasonna Laoly adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam kebakaran di Lapas Tangerang. DPR perlu segera memanggil sekaligus mengevaluasi kinerja Menkumham atas kegagalannya mengatasi masalah over capacity di hampir seluruh Lapas di Indonesia

"Kami menilai pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM harus bertanggung jawab atas tewasnya 41 orang narapidana akibat kebakaran tersebut," kata Hussein. [ros]


Komentar Pembaca