Hakim Ingatkan Para Saksi Masjid Sriwijaya: Takutlah Sama Allah SWT!

HUKUM  KAMIS, 09 SEPTEMBER 2021 | 14:38 WIB | Rahmad Romli

Hakim Ingatkan Para Saksi Masjid Sriwijaya: Takutlah Sama Allah SWT!

moeslimchoice

Pada sidang lanjutan dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya kembali digelar di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang. Pada sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 11 orang saksi untuk empat terdakwa antara lain Eddy Hermanto selaku Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Project Manager PT Brantas Abipraya-PT Yodya Karya Yudi Arminto, Ketua Panitia Divisi Lelang pembangunan masjid Sriwijaya Syarifudin dan Kerjasama Operasional (KSO) PT Brantas Abipraya-PT Yodya Karya, Dwi kridayani.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Sumsel, mencecar pertanyaan ke sejumlah saksi yang dihadirkan dalam kasus tindak pidana Korupsi Masjid Raya Sriwijaya Palembang.

Salah seorang saksi bernama Suwardi tak henti dicecar hakim lantaran dirinya dianggap mengetahui masalah awal proposal pembangunan namun, dirinya banyak menjawab tidak tahu. Suwardi diketahui memiliki kapasitas sebagai tim verifikasi Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang meloloskan proyek tersebut untuk mendapat dana hibah APBD Sumsel.

"Saudara memverifikasi apa? Dokumen kah? Apakah di dalam dokumen tersebut menyebut alamat yayasan?," ungkap Hakim Anggota, Abu Hanifah, Selasa (7/9/2021).

Menurut Abu, ada data yang tidak sinkron dalam pengajuan pembangunan Masjid Sriwijaya. Saat di tahun 2015 Masjid Raya Sriwijaya mendapat dana hibah dari Pemprov Sumsel untuk pembangunan awal.

Masjid yang digadang-gadang terluas di dunia dengan luasan lahan 9 hektare (ha) dianggap cacat secara prosedur sejak awal. Pasalnya proposal yang diajukan tidak sesuai ketentuan, proposal yang seharusnya diajukan di tahun 2014 baru diajukan di 2015 beriringan dengan pemberian hibah.

"Saya tidak tahu yang mulia," jawab singkat Suwardi.

Jawaban tersebut membuat hakim bertanya-tanya, mengenai kelanjutan proses penyusunan proposal yang tidak sesuai aturan. Majelis hakim kembali melontarkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan proposal yang ada. Namun lagi-lagi jawaban  dirasa tidak membantu dalam pemeriksaan saksi.

"Saya hanya diperintahkan atasan pak untuk tanda tangan," jelas Suwardi.

Hakim anggota Abu Hanifah lalu mengingatkan saksi untuk terbuka dan bersaksi tanpa beban dalam sidang kali ini.

Menurut hakim, kesaksian Suwardi bisa fatal jika tidak dijawab dengan sungguh-sungguh sesuai fakta di tahun 2015.

"Saudara sudah disumpah nggak usah takut sama Hakim atau  terdakwa, saudara takutlah sama Allah," tegas Abu.

Sementara Richard Cahyadi, mantan Kepala Kesbangpol dan Kepala Biro Kesra dalam kesaksiannya mengatakan jika pada tahun 2014 tidak ada proposal mengenai penganggaran maupun pembangunan masjid Raya Sriwijaya.

"Saat itu saya mejabat sebagai Kepala Biro Kesra di Pemprov Sumsel. Ditahun 2014 itu tidak ada proposal mengenai penganggaran maupun pembangunan mengenai masjid Sriwijaya," ujar Saksi Richard, dalam persidangan.

Dikatakannya, pada tahun  2015 dirinya tidak lagi mejabat sebagai Kepala Biro Kesra di Pemprov Sumsel, dirinya digantikan Ahmad Nasuhi, yang saat ini menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya.

Pejabat Pemprov Sumsel lainnya yang dimintai kesaksiannya di persidangan adalah Laonma Tobing, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel. Terpidana kasus Bansos tahun 2013 ini menyebutkan bahwa saat mejabat, dirinya diperintah mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin untuk menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) sebesar Rp 100 miliar  setiap tahunnya.

"100 miliar tersebut khusus untuk pembangunan masjid (Masjid Sriwijaya) saja," jelas saksi terpidana Tobing dalam sidang.

Dirinya juga menjelaskan pada saat itu Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijabat oleh tersangka Mukti Sulaiman. Tobing juga menjelaskan adanya perubahan sebanyak 4 kali pada dana hibah Masjid Sriwijaya.

"Apakah terhadap perubahan-perubahan tersebut saudara dilibatkan," tanya JPU Kejati.

Tobing menjawab, dirinya dilibatkan pada perubahan-perubahan tersebut.

Sementara disinggung mengenai dana sebesar Rp 80 miliar yang dicairkan ke pihak yayasan wakaf Masjid Sriwijaya, saksi terpidana Tobing menegaskan uang yang dicairkan hanya sebesar Rp. 50 miliar.

"Sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah, red) dicairkan Rp 50 miliar. Sedangkan 30 miliarnya tetap ada di kas negara," jelas saksi Tobing.

Dikesempatan yang sama, saat JPU memeriksa saksi tersangka Ahmad Nasuhi, dirinya bersikukuh dirinya tidak terlibat atas pencairan dana hibah masjid Sriwijaya.

"Pada tahun 2015 saya diminta untuk memverifikasi dokumen. Sebelumnya pada tahun 2014 saya sudah mengetahui adanya cerita mengenai pembangunan Masjid Sriwijaya, yang akan dibangun di Jakabaring," ujar tersangka Ahmad Nasuhi.

Disinggung mengenai penganggaran saksi tersangka Ahmad Nasuhi dengan tegas mengatakan dirinya tidak terlibat.

"Saya hanya melakukan verifikasi saja. Sebagai Plt saya tidak sama sekali memberikan keputusan terhadap pencairan dana tersebut," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, JPU Kejati Sumsel, M Na'imullah SH MH mengatakan jika pada persidangan pihaknya ada menunjukan dokumen yang diparaf oleh mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin.

"Paraf tersebut ada dalam salah satu dokumen yang diverifikasi, terkait pembangunan masjid sriwijaya," ujar JPU Kejati Sumsel, M Naimullah.

Dirinya menjelaskan bahwasanya dalam fakta persidangan, saksi-saksi menyebutkan bahwa pengajuan proposal dalam hal ini tidak sesuai dengan aturan.

"Dengan adanya indikasi dana lebih dahulu cair, baru ada proposal. Dan juga adanya lelang lebih dahulu baru NPHD ditandatangani. Jadi memang ada kesalahan prosedur dari awal dalam kasus ini," tegas JPU Naim. [rhd]

 


Komentar Pembaca