MAKI Minta DPR Legowo Batalkan Pelolosan Dua Calon Anggota BPK Tidak Memenuhi Syarat

HUKUM  SELASA, 07 SEPTEMBER 2021 | 06:40 WIB

MAKI Minta DPR Legowo Batalkan Pelolosan Dua Calon Anggota BPK Tidak Memenuhi Syarat

Koordinator MAKI Boyamin Saiman/Net

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyayangkan sikap DPR RI terutama Komisi XI DPR yang masih tetap meloloskan dua calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memenuhi syarat (TMS). Dirinya pun berharap agar DPR legowo membatalkan putusan tersebut.

"Ya kami menyayangkan sikap Komisi XI DPR yang tetap meloloskan dua orang yang secara formil tidak memenuhi syarat itu. Kami akan tetap menguji putusan-putusan itu ke PTUN untuk membatalkannya," kata Boyamin saat dihubungi, Senin (6/9/2021) malam.

Saya harap DPR dengan baik tidak perlu digugat ke PTUN untuk membatalkan hasil seleksi tersebut," lanjutnya.

Boyamin yakin hakim PTUN mengabulkan gugatan dirinya jika DPR mengangkat anggota BPK yang TMS. Menurutnya, syarat calon anggota BPK sebenarnya sudah tertuang di dalam Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006. Syarat tersebut dikuatkan dengan fatwa MA tahun 2009 dan 2021.

Boyamin mengatakan, dua calon anggota BPK di atas yang diduga TMS itu tidak boleh terpilih sebagai anggota BPK, agar DPR tidak bermasalah dari sisi hukum pada masa mendatang.

"Ya, pilih dari 14 yang sudah memenuhi syarat, sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari," katanya.

Baginya, DPR sebagai lembaga tinggi negara juga harus membuka hati nurani dalam menjalankan aturan. Dimana prisipnya DPR harus beri contoh patuh aturan, patuh hukum dan patuh terhadap UU yang disahkan sendiri oleh DPR.

"Jadi jangan kalau yang tidak memenuhi syarat malah di loloskan," tukasnya.

Diketahui, dua calon anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin belakangan mendapat sorotan karena diduga tidak memenuhi persyaratan yang digariskan oleh UU No 15 tahun 2006 tentang BPK pasal 13 huruf j. Sebab, Nyoman dan Harry belum 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pengelola keuangan Negara di instansinya masing-masing.[tyo]


Komentar Pembaca