Tolong Diindahkan! Jangan Lakukan Ini, Jika Tak Mau Didenda Rp1,5 Miliar

Tentang Sumsel  KAMIS, 02 SEPTEMBER 2021 | 13:45 WIB | Irmayani

Tolong Diindahkan! Jangan Lakukan Ini, Jika Tak Mau Didenda Rp1,5 Miliar

net

Ikan Belida Sumatera (Chitala Hypselonotus) atau yang dikenal masyarakat Sumsel dengan nama Iwak Belido telah ditetapkan sebagai ikan yang dilarang untuk dikonsumsi.

Pengusaha Industri makanan olahan ikan seperti Pempek, Kerupuk, Pindang bahkan masyarakat di Palembang terancam terkena sanksi pidana apabila kedapatan mengelola hingga menangkap Ikan belida. Tak tanggung-tanggung, sanksi yang bisa dikenakan mulai dari pencabutan izin usaha hingga denda maksimal Rp1,5 Miliar.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor 1 tahun 2021.

Selama ini Ikan Belida kerap diolah menjadi berbagai jenis makanan mulai dari pindang, pempek, hingga kerupuk. Dengan adannya Permen tersebut maka masyarakat maupun industri makanan yang ada dilarang untuk menggunakan Belida sebagai olahan konsumsi.

Kepala Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Palembang, Maputra Prasetyo mengatakan dalam aturan Permen KKP nomor 1 tahun 2021 berlaku maka setiap orang wajib mengetahui untuk tidak lagi menggunakan ikan Belida sebagai makanan konsumsi.
Belida yang menjadi salah satu maskot Kota Palembang saat ini terancam punah. Ikan tersebut banyak diburu untuk dikonsumsi, dan populasinya pun kini terancam. Tak hanya Belida Sumatera, ada Belida endemik lain yakni Lopis, Jawa, dan Borneo pun masuk dalam kategori dilindungi.

"Saat ini kita terus melakukan pengawasan, mulai dari koordinasi, sosialisasi pemberitahuan terhadap larangan tersebut," jelasnya, Rabu (1/9/29021).

Menurut Maputra, keempat jenis Belida tersebut masuk dalam status perlindungan penuh. Pihaknya tegas melarang masyarakat melakukan penangkapan jual beli, ekspor, termasuk konsumsi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan.  Jika masih ditemukan ada yang menjual hewan dilindungi maka pihaknya dengan tegas akan memberikan sanksi berupa administratif dengan pencabutan izin maupun pidana.

"Jadi untuk sanksi ini, mulai kita lakukan dengan teguran tertulis, pembekuan ijin dan sanksi pidana," ungkap dia.

Sanksi pidana merupakan hukuman terberat bagi perusahaan maupun individu yang masih melanggar aturan Permen KKP tersebut. Bagi masyarakat yang menangkap ikan Belida pihaknya akan mengenakan sanksi pidana Pasal 100 junto Pasal 7 ayat 2 huruf C Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009, tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

"Bagi yang menangkap akan dikenakan pidana denda paling banyak Rp250 juta.  Sedangkan Untuk yang pengepul penadah distribusi dikenakan sanksi pasal siup yakni, Pasal 92 junto pasal 26 ayat 1 tentang perikanan dengan denda Rp1,5 miliar," pungkasnya. [irm]


Komentar Pembaca