Pinangki Dapat Perlakuan Mewah, MAKI: Kejagung Lakukan Disparitas Penegakan Hukum

POLKAM  MINGGU, 01 AGUSTUS 2021 | 15:40 WIB | Aldi Rinaldi

Pinangki Dapat  Perlakuan Mewah, MAKI: Kejagung Lakukan Disparitas Penegakan Hukum

Perlakuan istimewa yang dilakukan terhadap esk jaksa Pinangki Sina Malasari diduga masih terjadi. Kabar itu tersiar sebuah info yang menyebutkan, terpidana kasus suap dan gratifikasi Djoko Tjandra tersebut masih dipenjara di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Padahal Pinangki seharusnya sudah dipindahkan dan berada di Rutan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur. Masalah itu memunculkan pertanyaan publik, ada apa Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Pinangki?.

Mengetahui informasi tersebut, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyebut, bahwa perlakuan spesial penahanan Pinangki tersebut merupakan bentuk disparitas penegakan hukum yang dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan anak buahnya.

Bonyamin mengatakan, pihaknya akan melaporkan informasi tersebut ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan disingkat (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak).

"Jelas kejaksaan melakukan disparitas penegakan hukum. Kami akan lapor Jamwas dan Komjak atas perkara ini," ujar Boyamin kepada wartawan, Sabtu (31/7).

Ia pun mendesak agar Pinangki sebagai terpidana korupsi harus segera di eksekusi ke Rutan Pondok Bambu.

"Saya menduga bahwa kekhawatiran bahwa ada hal yang sengaja ditutupin adalah benar adanya." Ucap Bonyamin.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Pinangki Sirna Malasari dengan tuntutan hukum 10 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Namun demikian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada sidang banding Senin 14 Juni 2021, memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun.

Salah satu alasan hakim memangkas hukuman tersebut yaitu bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Namun, Kejaksaan Agung memutuskan untuk tak mengajukan kasasi terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Tak hanya itu, imbas dari putusan tersebut, kata Bonyamin, hukuman Djoko Tjandra selaku pihak yang melakukan penyuapan pun dipangkas menjadi 3,5 tahun penjara.

"Sumber masalahnya kalau kita runut sebenarnya ini adalah keengganan Jaksa Agung memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi dan terkesan menurut saya bahkan ini tidak disuruh. Ini berarti bisa jadi malah dilarang untuk mengajukan kasasi," kata Boyamin.

Selama ini, lanjut dia, Jaksa Agung diam seribu bahasa, padahal banyak desakan dan bahkan sudah ia laporkan kepada presiden. Yaitu untuk memerintahkan Jaksa Agung mengajukan kasasi.

"Tapi nyatanya tidak kasasi dan yang memberikan jawaban hanya Kajari Jakarta Pusat, yang mengatakan tidak ada alasan untuk mengajukan kasasi. padahal banyak alasan untuk mengajukan kasasi kan," tandas Bonyamin.

Ia pun mengatakan bahwa hal itulah yang harus dikembalikan pada sumber permasalahan, yaitu persoalan Jaksa Agung yang tidak memerintahkan kasasi.

"Itu yang harusnya kemudian presiden ya mau ndak mau saya minta untuk mencopot Jaksa Agung karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat," pungkas Bonyamin Saiman. [ros]


Komentar Pembaca
Preman Jadi Mualaf

Preman Jadi Mualaf

Ahad, 26 September 2021 | 18:55

Tragis Pensiunan Polisi Ngemis Jadi Manusia Silver