Dukung Menag, Mualimin: Kenapa Muhammadiyah Sewot dengan Baha'ii?

POLKAM  MINGGU, 01 AGUSTUS 2021 | 09:10 WIB | Aldi Rinaldi

Dukung Menag, Mualimin: Kenapa Muhammadiyah Sewot dengan Baha'ii?

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengucapkan selamat hari raya Naw-Ruz 178 EB kepada pemeluk Agama Baha'i secara virtual dalam laman youtube resmi Baha'i Indonesia dengan judul "Agama Baha'i merayakan Naw-Ruz Bersama Menteri Agama RI".

Video yang diungah pada 26 Maret 2021 itu banyak menuai kontroversi baik dari kalangan masyarakat maupu tokoh agama dan ormas sejak beredarnya video tersebut di media sosial pada 27 Juli 2021. Kontroversi video tersebut dikarenakan banyaknya masyarkat yang tidak tau apa itu Agama Baha'i.

Diketahui, sejak beredarnya video tersebut, sejumlah netizen mempertanyakan alasan Yaqut memberikan ucapan selamat hari raya ke komunitas Baha'i. Beberapa netizen mempertanyakan soal status Baha'i di Indonesi

Sebelumnya  Ketua PP Muhammadiayah Dadang Kahmad menganggap aneh perihal ucapan selamat hari raya Naw-Ruz 178 EB ke komunitas Baha'i dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Sebab, komunitas Baha'i, menurutnya, bukan termasuk agama dan keyakinan resmi yang diakui pemerintah.

"Ya silakan saja merangkul semua, tapi kalau Kementerian Agama mengucapkan gitu, kan aneh. Departemen Agama kan nggak ada kelompok Baha'i itu. Beliau kan resmi pejabat negara," kata Dadang kepada wartawan yang didapat Moeslimchoice, Jumat (30/7).

Dadang mengatakan bahwa  sebagai pejabat resmi pemerintah, Yaqut seharusnya disiplin mengikuti aturan. Dalam arti, hanya mengucapkan kepada agama yang resmi diakui pemerintah.

"Bayangkan, akan mengucapkan hari raya pada Kaharingan, hari raya Sunda Wiwitan, semua agama disebutin. Saya kira harus disiplin saja ya bahwa agama yang sudah keluar undang-undangnya itu baru enam. Kalau semua mau  diucapin selamat, lalu diakui dan nanti hari liburnya jadi habis setahun, karena hari raya semua agama, semua keyakinan," paparnya.

Sementara itu di sisi lain, Pengamat Politik Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan Institute) Muhammad Mualimin turut angkat bicara terkait Muhammadiyah yang mengomentari Menag Yaqut.

Menurutnya, apa yang di ucapkan Yaqut adalah hal yang wajar. Jadi, Muhammadiyah sebagai ormas tertua dan terbesar tidak perlu berkomentar seperti itu. Karena, Bagi pemeluk Baha'i, ajaran Baha'i juga Agama.

"Kalau pemeluk Baha'i menganggap dan mendudukkan ajaran Baha'i sebagai agama, terus apa urusannya dengan Muhammadiyah? Beda agama kok protes segala? Kenapa Muhammadiyah sewot pada Baha'i?," kata Mualimin kepada yang dikutip Wartawan Moeslimchoice.com, Sabtu (31/7).

Dikatakan Mualimin, Muhammadiyah jangan merasa terancam dengan kemajuan agama Baha'i, sebab semua agama sama-sama mengajar pemeluknya agar berperilaku baik.

Kalau Islam diakui sebagai agama resmi, kata Mualimin, Baha'i pun harus diakui melalui undang-undang.

"NKRI harus sama dalam memperlakukan pemeluk agama, termasuk kepada minoritas," jelasnya.

Lebih lanjut, Mualimin mengungkapkan, seharusnya sebagai ormas beragama tak perlu saling iri ataupun rebutan anggota. Sebab, esensi beragama bukan banyak-banyakan pemeluknya yang suara bisa 'dijual' pada musim pilpres.

"Beragama untuk memperbaiki akhlak, Islam tidak lebih utama dari Baha'i. Menjadi Kristen tidak lebih super ketimbang Sunda Wiwitan," ucapnya.

"Apapun ajaran dan agama yang dijadikan cara hidup orang Indonesia, semua sama. Yang penting taat pada Pancasila, UUD45, dan patuh pada hukum negara Indonesia," sambung Mualimin.

Kemudian, ia menjelaskan, bahwa dalam hal ini Menag Yaqut tidak salah, karena posisinya sebagai Menteri Agama. Dan itu sudah benar dan tepat.

Maka dari itu, lanjut Mualimin, Menag Yaqut harus segera merevisi Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, supaya bisa mengakui agama-agama lokal pribumi.

"Kalau Kejawen, Sunda Wiwitan, Saminisme, Kaharingan, Baha'i, Parmalim, dll, tidak dimasukkan ke dalam agama yang diakui pemerintah, maka agama impor juga tak usah diakui dalam UU, sebab frasa 'ada yang diakui dan ada yang tidak' menimbulkan diskriminasi dan peminggiran," tandasnya.

Seperti diketahui, Sedari awal, Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, hanya menguntungkan mayoritas. Karena, hal tersebut bertentangan dengan HAM, melawan isi UUD45, dan hukum yang ketinggalan zaman.

"Ya jadi, Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, sebaiknya dicabut saja!," tegas Mualimin. [ros]


Komentar Pembaca