Anggota DPRD DKI Thopaz: Revisi Perda Pengendalian Covid-19 Harus Adil

POLKAM  MINGGU, 18 JULI 2021 | 11:10 WIB | Aldi Rinaldi

 Anggota DPRD DKI Thopaz: Revisi Perda Pengendalian Covid-19 Harus Adil

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Thopaz Nuhgraha Syamsul merespon rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian COVID-19 yang akan menambahkan sanksi pidana didalamnya.

Ia mengatakan, revis Perda tentang pengendalian COVID-19 harus berlaku adil, Pemprov DKI Jakarta tidak boleh pandang bulu dan tidak tebang pilih terhadap segala bentuk tindakan yang melanggar aturan Penanggulangan Pandemi COVID-19.

"Artinya tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih, yang salah tentu harus mendapat hukuman sesuai Perda tersebut," ujar Thopaz dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/7/2021).

Thopaz melihat Perda No 2/2020 ini dinilai kuranganya aturan dan sanksi yang tegas untuk orang-orang yang melanggar peraturan penanggulangan COVID-19. Maka dari itu, muncul ide untuk merevisi sanksi pidana dalam Perda Pengendalian COVID-19 tersebut.

"Yang paling penting, saya berharap revisi perda ini bisa lebih baik dan berlaku adil untuk semua lapisan masyarakat," tandasnya.

Politikus Fraksi Partai Gerindra ini juga menginginkan, Perda tentang Pengendalian COVID-19 dapat mengacu pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 pasal 55.

"Intinya, negara harus hadir dalam kesulitan dan kerumitan masyarakat Indonesia, baru pemerintah punya hak menerapkan regulasi-regulasi yang ketat maupun mengandung unsur pidana," jelasnya.

Thopaz mengungkapkan, rancangan Perda tersebut nantinya akan dibahas terlebih dahulu di DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama pimpinan DPRD. Nanti baru diputuskan secara bersama-sama dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Jika memang dinilai tidak ada perbaikan dan sudah cukup maka akan disahkan bersama-sama dengan Pemprov DKI," ucapnya.

"Jangan menghukum rakyat pakai UU namun membantu rakyat tidak berdasarkan UU," Sambungnya.

Sementara itu, dalam pandangan prinadinya, ia memposisikan sebagai rakyat, meminta negara atau pemerintah daerah jangan hanya mengurusi sanksi terhadap pelanggar aturan. Melainkan juga harus ada langkah nyata dalam membantu ekonomi masyarakat yang terdampak.

"Jangan sampai Pemerintah menghukum rakyat menggunakan Undang-Undang atau Perda, namun ketika membantu rakyatnya tidak berdasarkan Undang-Undang atau Perda," jelasnya.

Thopaz menegaskan, Peraturan Perundang-undangan dengan aturan yang tegas memang diperlukan, tapi masyarakat juga berhak mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Nah pertanyaan berikutnya kan, Pemerintah berani atau tidak mengambil langkah (sesuai Undang-Undang) itu?" Kata Thopaz.

Ia menambahkan, sulit untuk menyuruh rakyat diam di rumah jika hanya mengandalkan aturan yang tegas saja. Maka dar itu, negara perlu hadir untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup rakyatnya ketika diminta berdiam di rumah.

"Negara harus hadir di tengah-tengah kesusahan rakyatnya," pungkas Thopaz.[ros]


Komentar Pembaca