Hong Kong Larang Semua Penerbangan dari Indonesia

NASIONAL  KAMIS, 24 JUNI 2021 | 23:35 WIB

Hong Kong Larang Semua Penerbangan dari Indonesia

Pemerintah Hong Kong melarang semua penumpang pesawat terbang dari Indonesia ke wilayahnya. Dikhawatirkan keputusan Hong Kong itu diikuti negara-negara lain, jika Pemerintah Indonesia tidak memperketat pemeriksaan (screening) atas semua calon penumpang dan awak pesawat ke luar negeri.

Masalah screening di Indonesia itu diduga menjadi penyebab terdeteksinya virus Covid pada penumpang pesawat dari Indonesia setiba di Hong Kong.

"Itu kan artinya ada yang tidak pas dalam masalah screening penumpang di Indonesia. Alat screening kita ini belum bisa mampu menscreening para penumpang dengan akurat, baik perjalanan dalam negeri maupun luar negeri," kata epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono seperti dilansir BBC News, Kamis (24/6/2021).

Dalam berbagai kesempatan, sejumlah pejabat mulai dari Kapolri hingga Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, mengatakan bakal memperketat protokol kesehatan di bandara dan pelabuhan guna mencegah penularan Covid-19.

Menurut Kementerian Luar Negeri RI, pemerintah Hong Kong pada 23 Juni 2021 telah mengumumkan bahwa mulai tanggal 25 Juni 2021 akan menetapkan status Indonesia menjadi negara kategori A1 (extremely high risk). Dalam kategori itu, semua penumpang penerbangan dari Indonesia tidak diperbolehkan memasuki Hong Kong.

Sedangkan kalangan pekerja migran Indonesia di wilayah China itu khawatir bahwa kebijakan otorita setempat kian menyulitkan kondisi mereka.

Sinyal bahwa penduduk Indonesia bisa dipersulit ketika memasuki negara-negara lain, menurut Pandu, sudah tahun lalu diperlihatkan Malaysia terhadap para pekerja migran Indonesia yang dilarang masuk ke negara tersebut.

Yang terkini adalah saat Hong Kong melarang penerbangan maskapai Garuda Indonesia untuk sementara waktu setelah sejumlah penumpangnya diketahui positif Covid.

"Kalau sekarang dihukum penerbangannya, itu artinya Garuda bisa mendorong supaya pihak kantor kesehatan pelabuhan benar-benar menerapkan sistem screening penumpang yang seakurat mungkin dengan kualitas yang terbaik," kata Pandu.

Dia juga mengingatkan, sebelum Hong Kong, sudah sejak tahun lalu otoritas di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga mendapati penumpang pesawat asal Indonesia positif mengidap Covid setelah dites PCR setiba di bandara.

Seperti yang diungkapkan siaran pers Kemlu RI, larangan tersebut ditempuh pemerintah Hong Kong karena terdapat peningkatan jumlah kasus Covid-19 dari Indonesia. Menurut Pandu, situasi ini tidak saja menghambat perjalanan warga Indonesia ke Hong Kong, namun bisa juga ke negara-negara lain.

"Maka kemungkinan buruk itu bisa terjadi. Seharusnya itu sejak tahun lalu kita pikirkan bahwa Indonesia penduduknya akan dipersulit, akan dianggap sebagai sumber penularan, sedangkan negara-negara lain sudah bisa mengendalikan pandemi," ujarnya.

Maka Pandu menyarankan kepada pemerintah untuk segera memastikan setiap penumpang dan awak pesawat yang akan ke luar negeri, harus menjalani pemeriksaan yang lebih akurat untuk menegaskan mereka betul-betul negatif atau tidak membawa virus.

Soal pengawasan di bandara ini pernah diutarakan Pandu setelah polisi mengungkap kasus penggunaan alat bekas pakai untuk tes usap (swab) antigen di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.

Jangan Tinggalkan Hong Kong
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, menyarankan semua WNI di Hong Kong jangan dulu meninggalkan wilayah itu.

"Pada intinya dalam kondisi sekarang memang tidak direkomendasikan untuk meninggalkan Hong Kong karena mereka akan mengalami kesulitan untuk kembali lagi ke Hong Kong," ujar Faizasyah kepada BBC News Indonesia (24/6).

Pihakya memaklumi bila ada pekerja migran Indonesia yang tengah menjalani cuti atau keperluan lain di kampung halaman dan akibat kebijakan pemerintah Hong Kong membuat mereka sulit kembali ke sana.

Faizasyah mengimbau agar pekerja migran itu segera menghubungi pihak atau agen yang mempekerjakan mereka sehingga hak-hak mereka tidak dirugikan.

"Kami juga telah mengeluarkan pemberitahuan kepada WNI di Hong Kong, intinya adalah apabila ada hal-hal yang memerluka klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut mereka bisa berhubungan dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong," ujar Faizasyah.

Sebelumnya laman resmi Kemlu RI menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Hong Kong ini tidak diterapkan ke Indonesia saja. Sebelumnya, Filipina, India, Nepal, dan Pakistan yang telah masuk kategori A1 terlebih dahulu.

"Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dikaji ulang secara periodik," ujar Kemlu.[ros]


Komentar Pembaca