Puan Maharani: Bidan Ujung Tombak Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia

Sosial  KAMIS, 24 JUNI 2021 | 16:32 WIB

Puan Maharani: Bidan Ujung Tombak Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia

Ketua DPR RI Puan Maharani/Ist

Para bidan merupakan ujung tombak untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di seluruh daerah hingga ke pelosok Indonesia. Karenanya, perlu ada apresiasi lebih atas dedikasi tiada henti yang dilakukan oleh para bidan di Indonesia.

Demikian dikatakan, Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, memperingati Hari Bidan Nasional, Kamis (24/6/2021).

"Untuk semua bidan merupakan ujung tombak dari pelayanan kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak di daerah-daerah, hingga ke pelosok Indonesia. Sebagai keselamatan utama untuk anak dan ibu baik dalam persalinan anak,” kata Puan.

Menurut mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini, segala sesuatu membutuhkan bidang kesehatan sesuai dengan amanat konstitusi, kesehatan sangat penting untuk rakyat karena bidan pertolongan pertama untuk rakyat, dalam hal ini bidan merupakan hal penting pertama untuk rakyat.

Apalagi, berdasarkan, data Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengungkapkan bahwa jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 83.000, sedangkan jumlah bidan yang ada di desa hanya sekitar 30.000 sampai 45.000 orang. Data IBI menunjukkan banyak desa kekurangan bidan dan berdampak pada menurunnya jumlah partisipasi program Keluarga Berencana.

Padahal menurut data Ditjen Farmalkes, Indonesia membutuhkan 49.662 bidan, dan jumlah riil bidan sudah mencapai 146.734 orang. Artinya Indonesia memiliki surplus bidan sebanyak 97.072 orang.

Politikus PDIP mengungkapkan, untuk semua sebaran tenaga kesehatan seperti bidan dam perawat sampai dokter di Indonesia yang belum merata dalam mempersoalkan sesuatu yang harus diselesaikan Kementerian Kesehatan menyebutkan hampir semua bidan masih terkonsentrasi di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

“Untuk Tantangan utama dalam pelayanan kesehatan untuk sekarang hampir belum meratanya ppengolahan tenaga kesehatan bukan hanya bidan saja, tapi juga dokter, perawat, tenaga farmasi, analis laboratorium, dan tenaga gizi,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Badan PPSDM Kesehatan Banten mencatat rasio bidan dan penduduk adalah sebesar 1:42, sedangkan di Jawa Barat yaitu 1:43. Jawa Timur juga tercatat memiliki rasio bidan berbanding penduduk yang cukup baik dibanding daerah lainnya, yakni 1:64.

Tetapi, untuk didaerah-daerah lain memiliki konsentrasi bidan yang sangat rendah. Contohnya Bengkulu memiliki rasio 1:198, sementara Aceh rasionya 1:232. Dalam hal ketersediaan bidan, Kepulauan Bangka Belitung memiliki rasio terendah, yakni hanya 1:756.

Dalam tenaga kesehatan ini, lanjut Puan, harus disetarakan untuk setiap daerah-daerah diseluruh rakyat indonesia, karena tenaga kesehatan ini sangat penting untuk masyarakat terutama ibu dan balita, dimasa covid-19. Alasan itu sangat dikedepankan dalam hal ini.

“makanya harus selalu saya terapkan hal seperti ini karena pelayanan kesehatan ini harus sama baik yang mampu maupun yang tidak mampu” ucap Puan.

Peran bidan juga, menurut alumni FISIP UI tersebut, sangat penting untuk menekan angka kematian ibu di Indonesia. Pada 2017, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat setiap harinya sebanyak 810.000 ibu di dunia meninggal dunia akibat persalinan.

Paling mengkhawatirkan, 94 persen dari jumlah tersebut terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. WHO melaporkan penyebab langsung kematian ibu terjadi saat dan pasca melahirkan. Sekitar 75 persen kasus kematian diakibatkan oleh pendarahan, infeksi, atau tekanan darah tinggi saat kehamilan.

“Angka kematian ibu di Indonesia juga ketiga tertinggi di ASEAN. Ini tidak bisa dibiarkan saja. Dengan pemerataan bidan di berbagai daerah harapannya bisa menekan kasus kematian ibu melahirkan,” ucap Puan.

BPS mencatat selama periode 2011 sampai 2014, maternal mortality ratio di Indonesia sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2017, World Bank melaporkan bahwa Indonesia menduduki posisi ketiga kematian ibu dengan 177 kasus per 100.000 kelahiran.

Sebenarnya jumlah tersebut sudah menurun sekitar 3 persen per tahun. Namun, tetap saja masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang menargetkan 70 kasus per 100.000 kelahiran.

Selama kurun waktu 2010 sampai 2017, negara-negara ASEAN yang telah mencapai target tersebut adalah Singapura (8 kasus), Malaysia (29 kasus), Brunei Darussalam (31), Thailand (37), dan Vietnam (43).

“Kita harus kejar terus target ini, salah satunya dengan memanfaatkan alokasi anggaran kesehatan yang efektif bagi pembangunan kesehatan Indonesia. DPR RI dalam menjalankan fungsi anggarannya ikut mencermati dan mempertajam kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 5 persen dari APBN,” pungkas Puan.[aldo/tyo]


Komentar Pembaca