Ada Peran DPRD di Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya

Daerah  KAMIS, 24 JUNI 2021 | 17:55 WIB | Rahmad Romli

Ada Peran DPRD di Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya

Pusaran kasus dugaan korupsi dana hibah Masjid Sriwijaya diprediksi melibatkan banyak tersangka karena hampir semua komponen terlibat.

Seperti diketahui polemik dugaan korupsi Masjid Sriwijaya memuncak  karena dana hibah sebesar Rp 130 milyar hanya menjadi onggokan puing puinh bangunan setelah yayasan wakaf pembangunan Masjid Sriwijaya tak mampu menyediakan dana untuk lanjutkan pembangunan masjid terbesar di Asia tersebut.

Disamping tak mampu sediakan dana untuk melanjutkan pembangunan, Yayasan Wakaf Sriwijaya belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah 2015 - 2017 senilai Rp 130 milyar. Dampak dari belum adanya pertanggung jawaban maka potensi kerugian negara sebesar Rp 130 milyar ditanggung renteng Yayasan Wakaf Sriwijaya selaku penerima hibah.

Ada hal yang menarik dari proses penganggaran dana hibah ini terkait persetujuan DPRD Sumsel yaitu apakah memang dibahas dalam rapat anggaran dan disetujui Panggar, banggar dan komisi-komisi terkait. Kemudian bagaimana hasil evaluasi Kemendagri terkait belanja langsung kepala daerah berupa dana hibah khusus Masjid Sriwijaya.

"Secara aturan pemberian dana hibah maka pemberi dan penerima hibah harus mempertanggung jawabkan anggaran hibah yang telah digelontorkan. Namun yang lebih utama adalah bagaimana anggaran ini bisa lolos menjadi APBD  yang diduga tanpa evaluasi Kemendagri," ungkap Deputy Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumsel Feri Kurniawan.

Feri menilai, dalam kasus dana hibah ini bisa jadi melibatkan pimpinan DPRD Sumsel, Banggar dan komisi menjadi kata kunci dana hibah ini masuk dalam APBD Sumsel yang selanjutnya dibuatkan Pergub dan Perda oleh Pemprov Sumsel.

"Bila masuk dalam APBD Sumsel 2015 dan 2017 tanpa prosedur seharusnya maka bisa disebut dana hibah siluman. Sebab pengguna anggaran dalam hal ini Gubernur Sumsel dan DPRD Sumsel menjadi faktor utama bergulirnya dana hibah ini termasuk hasil evaluasi Kemendagri terkait dana hibah ini dalam RAPBD Sumsel," ungkap dia.

Bila pemberian hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tidak dilakukan dengan aturan yang berlaku maka dapat dikatakan telah terjadi pemalsuan dokumen yang menjadi dasar penetapan tersangka tindak pidana korupsi yang mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Tipikor.

"Namun ada baiknya proses hukum kita serahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan selaku warga yang baik

kita lakukan pengawasan  terkait proses penyidikannya agar tidak melenceng dari fakta sebenarnya," pungkasnya. [rhd]

 


Komentar Pembaca