Pakar Sebut PPKM Mikro DKI Jakarta Tidak Akan Efektif Menurunkan Penyebaran Covid-19

Kesehatan  SELASA, 22 JUNI 2021 | 16:45 WIB

Pakar Sebut PPKM Mikro DKI Jakarta Tidak Akan Efektif Menurunkan Penyebaran Covid-19

Net

Pakar epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di DKI Jakarta tidak efektif menurunkan penyebaran virus Corona. Dicky menyarankan agar lockdown hingga peningkatan tracing, testing dan treatment (3T).

"Yang jelas kalau PPKM itu dari respons kita sejauh ini dan terlihat. Sebenarnya, nyatanya saat ini dengan meningkatnya kasus jelas PPKM itu nggak signifikan efektif. Dan bicara efektivitas dari satu intervensi ya, lihat salah satunya bagaimana dampaknya dalam menurunkan angka reproduksi, signifikan nggak menurun? Itu secara saintis-nya," kata Dicky kepada wartawan, Senin (21/6/2021).

Dicky kemudian menyoroti positivity rate Corona yang tinggi. Dia menekankan bahwa penanganan pandemi Corona DKI perlu respons yang besar.

"Secara analisa awal sudah bisa memprediksi kuat bahwa ini nggak bisa, karena masalah kita ini sudah di mana-mana besar. (COVID-19) jadi tersebar, kemudian besar, dengan tes positivity rate yang tinggi sejauh ini dengan juga level community transmission kita. Itu dari 2 itu saja ini sudah menunjukkan bahwa kita nggak bisa kalau resposnya seperti ini, karena masalahnya sudah besar, responsnya juga harus besar. Jadi sesuai besaran masalah ini direspons dengan respons yang juga besar," papar dia.

"Makanya kalau kecil responsnya, itu kan kecil ditambah faktanya saja dengan PPKM ini tidak ada peningkatan signifikan, 3T kita nggak ada, cenderung stabil rendah ya dan faktanya ini membeludak seperti ini. Kasus ini juga adalah bukti ini nggak berhasil," lanjutnya.

Diki kemudian menyarankan agar lockdown dilakukan. Namun testing hingga vaksinasi juga perlu ditingkatkan.

"Nah hal seperti itu memperlihatkan 3 ini harus dikombinasikan dan harus ada yang diperkuat untuk menekan ini. Dan setidaknya kesamaan dari semua 3T. Kalau itu lemah, nggak bisa kita. Jadi lockdown itu bukan satu-satunya. Jadi kesimpulannya seperti itu, tapi harus ada pembatasannya dan diikuti dengan 3T yang juga maksimal," tutur Dicky.

Dicky menyebut kebijakan itu tak hanya diterapkan di Jakarta. Sebab, menurutnya, Pulau Jawa harus menjadi prioritas penanganan.

"Kalau bicara masalah kasus ini Indonesia semuanya, kalau Jakarta terlihat, terkesan seperti yang paling serius karena testing Jakarta paling bagus, jauh dari daerah lain. Tapi daerah lain bukan berarti lebih baik dari Jakarta, bahkan lebih serius, bahkan di Jawa ini wilayah populasi besar jauh lebih serius dari Jakarta. Di tengah minimnya testing tracing itu," jelasnya.

Oleh sebab itu, menurut Dicky, pemerintah harus merespons lonjakan kasus Corona yang terjadi saat ini. Dicky menyebut saat ini kasus Corona sedang menuju puncak penularan.

"Kalau bicara merespons, mencegah beban lebih besar lagi di fasilitas kesehatan, atau pembatasan namanya lockdown, PSBB atau apapun itu, karena ini sudah dimana-mana ya nggak bisa cuma di Jakarta saja, misalnya se-Jawa, atau di kota raya se-Jawa, seminimalnya itu. Dan itu pun bukan berarti di luar kota itu bebas, harus ada pembatasan, durasinya minimal 2 minggu, kalau bisa 2 kali masa inkubasi atau sebulan," jelasnya.

Namun demikian, Dicky menyadari penerapan lockdown harus memperhatikan masalah finansial. Dicky berharap dampak dari lockdown itu bisa disiasati oleh pemerintah.

"Dan yang menjadi masalah lainnya adalah apakah ini mampu daerah ini, yang jelas kan tidak setara kemampuan finansial daerah-daerah ini sehingga harus di-support oleh pemerintah pusat dan juga daerah, tentu harus disiapkan sebagai opsi emergency dalam waktu dekat ini. Karena ini belum pada titik puncaknya ini, belum, ini sedang menuju puncak, pertama dan bisa ada puncak berikutnya yang mungkin lebih serius," jelas Dicky.

Nah ini kita yang nggak bisa tidak harus menyiapkan respons terhadap skenario terburuk. Plus minusnya kita tahu, kalau plusnya ketika ada lockdown kita bisa mengurangi cepat beban di faskes termasuk mengurangi kecepatan, kalau menghilangkan nggak, nggak mungkin. 

Minusnya dari lockdown ya beban di pemerintahan, ongkos sosial ekonomi politik dan juga ada kelompok masyarakat yang rawan, dan ini yang harus disiasati supaya dampaknya supaya minimal, tetapi memang harus disiapin untuk opsi emergency," lanjutnya. [Irm]


Komentar Pembaca