Kendalikan Covid-19, IAKMI: Pemerintah Harus Terapkan Kebijakan Radikal

POLKAM  MINGGU, 20 JUNI 2021 | 16:40 WIB

Kendalikan Covid-19, IAKMI: Pemerintah Harus Terapkan Kebijakan Radikal

Mengganasnya penularan Covid-19 di berbagai daerah di seluruh Indonesia membuat prihatin Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). Karena itulah  Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang radikal, agar keluar dari lonjakan pandemi ini.

Dalam Konferensi Pers Virtual 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' yang dirilis di YouTube, Minggu (20/6/2021), Hermawan mengatakan bahwa pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil saat ini, yakni PSBB ketat atau lockdown regional. Menurutnya, pilihan yang paling radikal adalah lockdown.

Menurut dia, Pemerintah harus radikal. Opsinya ada dua, mau PSBB seperti semula, atau lockdown regional terbatas pada pulau besar. Opsi paling radikal tentunya lockdown regional, radikal, tapi paling logis.

Lockdown regional merupakan opsi yang bisa membantu Indonesia keluar dari situasi lonjakan pandemi Covid-19. Ia menegaskan lockdown dapat memutus mobilitas orang dengan ketat.

Lockdown juga jadi opsi yang disarankan karena berkaca pada negara-negara yang sukses mengatasi pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya seperti Australia, Jerman, Belanda, dan beberapa negara lainnya di Eropa.

"Cara itu yang paling riil. Kalau tidak ya ekonomi terus terpuruk," tegas Hermawan.

Hermawan mengkritik kebijakan 'gas-rem' yang seringkali jadi narasi Presiden Joko Widodo saat kasus melonjak. Menurutnya, kebijakan 'gas-rem' tak cukup kuat mengatasi pandemi, bahkan bisa jadi bom waktu.

Disebutnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dulu diterapkan di DKI Jakarta dan beberapa provinsi kini telah mengalami berbagai modifikasi hingga berubah nama menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hermawan menilai ada perbedaan kentara antara PSBB dan PPKM. PSBB dinilai bertujuan untuk memutus mata rantai penularan, sementara PPKM merupakan 'relaksasi' yang tidak bisa memutus penularan Covid-19.

"Jadi dari perspektif kebijakan, Indonesia belum memiliki policy options yang kuat untuk pengendalian Covid-19," katanya.

Beberapa daerah mulai kembali mengetatkan protokol kesehatan imbas dari lonjakan kasus Covid-19.

DKI Jakarta kembali memperpanjang PPKM skala mikro hingga 28 Juni 2021. Pada PPKM kali ini, kegiatan dibatasi hingga pukul 21.00 WIB.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Bandung Raya siaga satu Covid-19. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X menyerukan lockdown untuk menekan penyebaran virus corona.[ros]


Komentar Pembaca