ATASI PESATNYA PENULARAN COVID-19

PPP Desak Pemerintah Pusat Seragamkan Kebijakan Pemda

POLKAM  MINGGU, 20 JUNI 2021 | 17:38 WIB

PPP Desak Pemerintah Pusat Seragamkan Kebijakan Pemda

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan, Pemerintah Pusat penting membuat seragam kebijakan pemerintah daerah (Pemda) guna mengatasi penyebaran COVID-19 yang semakin mengganas.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima hari ini, Minggu 920/6/2021), Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan,  agar seragam maka diperlukan ketegasan dari Pemerintah Pusat dalam mengkoordinasikan pola penanganan pandemi yang menyebar.

"Mengingat laju penyebaran COVID-19 yang semakin mengganas di sejumlah daerah, kami berharap keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam mengkoordinasikan pola penanganan," tegas dia.

Politisi yang akrab disapa Awiek ini menyarankan agar kebijakan umum di masing-masing daerah dibuat sama, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik daerah.

Awiek menilai hal ini penting agar tidak ada perbedaan perlakuan implementasi di lapangan. D.I. Yogyakarta diketahui sebelumnya mewacanakan karantina wilayah atau lockdown, sementara daerah lain menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan ada juga yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Jika dibiarkan akan terlihat seolah-olah tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat," ucapnya. Menurut Awiek, setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan kesiapan infrastruktur di daerah dan melakukan sosialisasi dengan baik.

Dia mencontohkan penyekatan di Suramadu yang menyebabkan antrean panjang. Menurutnya hal itu menunjukkan ketidaksiapan dan tidak sinkronnya koordinasi penanganan Covid-19.

Awiek menyebut akibat yang ditimbulkan malah membahayakan serta mempengaruhi daya tahan jembatan, karena terlalu lama menahan beban statis.

"Larangan kegiatan yang sifatnya berkerumun harus benar-benar dihentikan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19," katanya.

Awiek juga menyarankan sebaiknya diterapkan kembali kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk semua perkantoran, karena penyebaran COVID-19 klaster perkantoran semakin bertambah.

Langkah itu menurutnya penting, khususnya di instansi pemerintahan. WFH penting diberlakukan secara ketat selama 14 hari ke depan karena mobilisasi masyarakat di lapangan turut berpengaruh besar terhadap penyebaran COVID-19.[ros]


Komentar Pembaca