Fraksi PKB: Perintah dari Ketum untuk Sampaikan Penolakan Pajak Sembako dan Pendidikan

POLKAM  RABU, 16 JUNI 2021 | 23:45 WIB

Fraksi PKB: Perintah dari Ketum untuk Sampaikan Penolakan Pajak Sembako dan Pendidikan

Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Sjamsurijal/Ist

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan polemik Rancangan Undang-undang tentang perubahan UU No 6 tahun 1993 tentang ketentuan umum perpajakan (KUP) berpotensi mengganggu stabilitas politik meski RUU tersebut baru diajukan untuk dibahas di DPR.

Demikian disampaikan Cucun dalam diskusi publik bertajuk “Perluasan Basis Pajak di Era Pandemi” yang dilaksanakan Fraksi PKB DPR, Rabu (16/6/2021).

Dia menegaskan bahwa polemik tersebut seharusnya segera dihentikan agar tidak berlarut-larut. “Ini bisa menggangu stabilitas politik. Isunya masih simpang siur, seharusnya segera beri penjelasan kepada publik sehingga [polemik] tidak berkepanjangan,” ujarnya.

Menurutnya, RUU perubahan KUP itu sudah masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI 2021. Hanya saja, memang belum dibahas dan perlu diproses pada badan musyawarah (Banmus) DPR terlebih dahulu mengenai komisi mana yang akan membahasnya bersama pemerintah.

“RUU untuk KUP sudah masuk, yang sekarang jadi wacana. Tinggal Bamus siapa yang akan membahasnya, komisi XI atau AKD lain," tuturnya. Cucun menegaskan bahwa selain melihat adanya kontroversi dan polemik soal kebijakan yang akan membebani rakyat tersebut, PKB memastikan akan menolaknya.

Menurutnya, adanya wacana pengenaan PPN terhadap sejumlah komoditi dan sektor seperti sembako dan penyelenggaraan pendidikan akan berdampak langsung terhadap masyarakat secara umum, khususnya masyarakat kecil.

“Ketua umum (Ketum) sudah menginstruksikan Fraksi PKB untuk menyampaikan kepada pemerintah, sikap untuk menolak kalau akan ada PPN terhadap sembako dan penyelenggaraan pendidikan,” ujarnya.

Menurutnya, walaupun wacananya yang akan dikenakan pajak pada sektor penyelenggaraan pendidikan diatur dengan klusterisasi, tapi tetap saja hal itu akan berdampak terhadap para siswa, orang tua siswa, dan mahasiswa untuk dapat menempuh pendidikan yang diinginkan.

Dia menyarankan kepada pemerintah bahwa masih banyak solusi peningkatan penerimaan negara selain mengenakan pajak terhadap hak-hak mendasar warga negara.

"Caranya, misalnya dengan belanja produktif, biar keseimbagan antara pengeluaran belanja berimbas pada pendapatan penerimaan negara," katanya.[tyo]


Komentar Pembaca
Dosa Kah Jika Membangun Masjid Menyerupai Gereja
Ipin Upin Bukan Kisah Nyata

Ipin Upin Bukan Kisah Nyata

Selasa, 18 Januari 2022 | 14:35

BUDAYAWAN: RASIS!

BUDAYAWAN: RASIS!

MCTVRabu, 19 Januari 2022 | 11:56

USTADZ HILMI: SEMOGA ORANG INI SEGERA ISTIGHFAR & TAUBAT
Pulang Umrah, 87 Jamaah Positif Covid-Probable Omicron

Pulang Umrah, 87 Jamaah Positif Covid-Probable Omicron

NasionalKamis, 20 Januari 2022 | 22:55

Sebelum Tuhan, Habib Bahar Ditantang Gus Arya Duluan

Sebelum Tuhan, Habib Bahar Ditantang Gus Arya Duluan

POLKAMSelasa, 18 Januari 2022 | 13:20

GUS ARYA: AKU MINTA MAAF, KASIHANILAH SAYA, TOLONG
Sempurnakan Standarisasi Dai, MUI Gelar Multaqot Du'at
Nusrat: Karena Beragama Islam, Saya DIpecat

Nusrat: Karena Beragama Islam, Saya DIpecat

InternasionalMinggu, 23 Januari 2022 | 16:00

LSBPI MUI akan Gelar Pertemuan Seniman-Budayawan Muslim

LSBPI MUI akan Gelar Pertemuan Seniman-Budayawan Muslim

Inspirasi IslamMinggu, 23 Januari 2022 | 15:34

Ahok Dirumorkan Calon Kepala Otorita IKN, Ruhut: Wuuu..

Ahok Dirumorkan Calon Kepala Otorita IKN, Ruhut: Wuuu..

POLKAMMinggu, 23 Januari 2022 | 15:22

Mengapa Harus Pindah ke TV Digital, Ini Penjelasannya

Mengapa Harus Pindah ke TV Digital, Ini Penjelasannya

NasionalMinggu, 23 Januari 2022 | 14:53