DPRD DKI Tolak Rem Darurat, Ini Alasannya

BERITA  RABU, 16 JUNI 2021 | 21:45 WIB | Aldi Rinaldi

DPRD DKI Tolak Rem Darurat, Ini Alasannya

foto/net

DPRD DKI Jakarta menganggap keputusan tarik rem darurat atau kembali ke pada pengetatan kegiatan masyarakat, bukan sebuah solusi untuk menekan laju penyebaran kasus COVID-19 di Ibukota.

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN, Zita Anjani mengatakan, pada prinsipnya pelayanan kesehatan dan ekonomi harus berjalan beriringan. Jangan sampai ada yang dikorbankan satu dari dua itu. Karena itu, dirinya tak setuju jika rem darurat kembali dilakukan.

Pasalnya berkaca pada tahun lalu, ketika Pemprov DKI menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat, banyak sektor yang berimbas pada lemahnya ekonomi warga dan Jakarta.

"Kenapa? Karena satu-satunya pendapatan DKI itu dari pajak. Jadi kalau ini direm lagi, kita gak punya uang untuk mendanai kesehatan kita," ungkap Anjani di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (16/6).

Lebih lanjut, Anjani memaparkan, apabila Jakarta memberlakukan lagi rem darurat dipastikan banyak usaha masyarakat akan gulung tikar. Seperti PSBB ketat lalu banyak UMK yang collapse, UMKM yang ditutup.

"Ini kalau terlalu kencang, remnya terlalu kenceng ya nanti akibatnya pajak kita drop," ungkapnya.

Anjani menjelaskan, Jika pajak DKI mengalami penurunan tajam, maka Pemerintah DKI tidak bisa melakukan pembiayaan untuk kesehatan. Jadi menurutnya, harus buat aturan yang tepat dan berdampingan.

"Karena tadi pencapaian PAD kita saja, kalau saya ga salah masih diangka 25 persen. Sangat rendah," tuturnya.

Diketahui, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera menarik rem darurat. Langkah ini perlu dilakukan guna memutus laju infeksi COVID-19 yang semakin tidak terkendali. 

Kemudian, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza mengatakan, rem darurat kebijakan yang harus diambil DKI sekarang ini jangan sampai terlambat melindungi warga. Sebab keselamatan masyarakat merupakan prioritas pemerintah. 

"Segera tarik rem darurat. Laksanakan PSBB ketat agar lonjakan kasus covid-19 bisa diredam, jangan sampai menyesal belakangan," ujar Anthony di Jakarta, Rabu (16/6). [mt]


Komentar Pembaca