Opini

Rutin Dijadikan Proyek APBN, Kebutuhan Hidup Dasar Dijadikan Objek Pajak

Opini  MINGGU, 13 JUNI 2021 | 22:45 WIB

 Rutin Dijadikan Proyek APBN, Kebutuhan Hidup Dasar Dijadikan Objek Pajak

foto/net

Saya mendengarkan kritik-kritik atas pemborosan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari Anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kepada petinggi negara dalam kesempatan Raker maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP). 

Antara lain dari Ibu Andi Yuliani Paris (F-PAN) terhadap Menteri ESDM dan jajarannya. Ibu Yuliani, misalnya, menyesalkan pemborosan anggaran utk berbagai kajian/study ini itu dalam ruang lingkup Kementeriannya dengan anggaran yang aduhai besarnya. 

Kajian-kajian atau studi-studi seperti ini, sebenarnya sudah tugas rutin kementeriannya, sudah tugas pokoknya, tidak perlu diprojekkan. Apalagi sering berulang-ulang yang mirip-mirip saja. Jadi kesannya memang mau cari duit "legal" untuk dibagi-bagi. Menghabiskan anggaran saja.  

Kejadian seperti ini, tidak saja di Kementerian ESDM tapi hampir merata di semua Kementerian, termasuk di Kementerian PPN/Bappenas. Dan dengan dalih bahwa untuk merumuskan kebijakan dalam bentuk Keputusan Menteri, Keppres, Peraturan Pemerintah dan lain-lain, itu perlu riset/seminar/konsultan dan lain-lain, sehingga  anggarannya terus membengkak dan sedang jadi trend. 

Padahal semua itu sudah merupakan tugas pokoknya selaku pejabat di bidangnya. Tidak perlu diprojekkan. Tidak perlu ada anggaran khusus. Kenapa praktik pemborosan anggaran seperti di atas ini justru muncul di era reformasi?  

Sebagai pejabat di era Orba, saya menyelesaikan 10 RUU Perpajakan, baik UU baru maupun revisi. Juga memperkenalkan pajak final yang meski dulu dikritik habis-habisan, kini semakin digemari dan penggunaannya meluas. Toh tidak diprojekkan. Tidak meminta anggaran khusus untuk merumuskannya.
 
Di tengah keuangan negara yang sedang megap-megap, pendapatan negara yang redup, mengapa sampai hati menyiasati pencurian uang negara dengan dalih untuk kajian ini itu, yang dananya kemungkinan besar dari uang pajak rakyat atau dari utang negara.
Karena itu APBN terus membengkak dan "mau tidak mau" pemerintah berburu pajak untuk menutupi atau mengurangi defisit anggaran. 

Berburu pajak dengan mata gelap, sampai-sampai akan memajaki kebutuhan hidup dasar seperti sembako, jasa/pelayanan kesehatan dan jasa pendidikan swasta. Kebijakan itu bukan saja akan mencekik rakyat, tapi juga mematikan perguruan swasta yang akan semakin tidak mampu bersaing dengan Perguruan Negeri yang dibiayai negara dan bebas pajak. 

Padahal dulu, sekitar pertengahan 1990-an, sebagai Dirjen Pajak, saya merumuskan semua perguruan swasta tidak akan dikenakan pajak atas surplus atau keuntungannya, sepanjang digunakan atau diinvestasikan kembali untuk pendidikan. 

Bila betul isu-isu di atas akan menjadi kebijakan baru pemerintah seperti sebagiannya tertuang dalam RUU KUP, saya kira ini panic policy. Yang bukan saja tidak adil, tapi juga menyengsarakan kita semua. 

Protes publik tidak akan jauh-jauh dari kalimat bahwa kami rakyat kecil yang tidak berdaya ditambah pajaknya, sementara para pemodal dan kaum kaya diringankan. 

Pejabat berwenang berkali-kali menekankan, bahwa pajak-pajak baru itu tidak akan dikenakan dalam waktu dekat ini. Pasti saja tidak mungkin dalam waktu dekat ini, sebab UU-nya juga belum ada. Belum lagi persiapan administrasinya. Juga belum dianggarkan dalam APBN. 

Tapi isu atau masalahnya, bukan pada kapan waktu penerapan atau pemungutannya, tapi pada kelayakan dan dampak dari pemungutan pajak-pajak baru tersebut. Seakan-akan, bagi pemerintah, pajak-pajak baru itu tidak ada yang salah asalkan tidak diterapkan dalam masa Pandemi Covid atau waktu dekat ini. 

Sedangkan, bagi rakyat yang akan terdampak, setelah Pandemi berakhirpun pajak-pajak atas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup dasar, itu tidak layak dikenakan. 
Orang sakit, baik dengan biaya sendiri maupun BPJS, tidak layak dikenai PPN. Sejak zaman penjajahan, rasanya kita belum pernah menerapkan pajak atas jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kebutuhan dasar hidup. 

Argumentasi demi keadilan untuk memajaki beras premium, sedangkan yang non premium tetap bebas PPN, hanya akan memunculkan penyelundupan administrasi dan kongkalikong.

Lalu bagaimana mengatasi defisit APBN bila tidak bikin pajak baru? Presiden Joko Widodo harus berani mengakhiri praktik korupsi "legal" maupun tidak. 

Akhiri dulu pemborosan dan kebocoran APBN. Pembengkakan anggaran negara untuk dikorupsi, itu sesungguhnya tidak bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Tidak ada negara yang bisa maju, sukses, maupun makmur bila korupsinya marak seperti di Indonesia.

Sejujurnya saya kasihan pada Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak yang dibebani dengan tugas tambahan pemungutan pajak yang harus berhadapan dengan kemarahan publik, sementara yang lain "keenakan" membelanjakannya. Mereka harus berani memberikan masukan yang fair kepada Presiden. 

Sebagai penutup, masihkah kita bisa berharap bahwa anggaran yang boros dan bocor, serta gagasan-gagasan pajak yang nekad itu akan diakhiri oleh Presiden dan DPR?  Wallahu'alam bisawab. **

Oleh:
Fuad Bawazier


Komentar Pembaca