DPR Desak Kemendagri Masukan Program Validasi Data Penduduk

POLKAM  KAMIS, 10 JUNI 2021 | 16:30 WIB | Aldi Rinaldi

DPR Desak Kemendagri Masukan Program Validasi Data Penduduk

foto/net

 

MoslimChoice. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menertibkan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bisa terintegrasi dengan data di Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasalnya, kata Junimart, sering kali disalahgunakan dalam penyelenggaraan Pemilu dan pilkada oleh oknum tertentu akibat perbedaan data yang kerap terjadi.

Selama ini, selalu terjadi perbedaan data kependudukan di kedua lembaga itu. Sehingga sering kali disalahgunakan. Bahkan tak jarang ditemui data orang yang telah meninggal dunia digunakan ikut memilih.

"Tentang Disdukcapil bagaimana caranya mengintegrasikan data kependudukan milik Disdukcapil itu sendiri dengan data dari BPS. Karena ada data orangnya sudah meninggal tetapi tetap ikut memilih," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR dalam membahas rencana kerja anggaran 2022, Kamis (10/6).

Lebih lanjut, Junimart menegaskan, dengan penambahan anggaran belanja Kemendagri tahun 2022, sebesar Rp 1,9 Triliun, yang diperuntukkan bagi persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.

Dalam hal ini, permasalahan terkait data kependudukan, seharusnya menjadi program kerja prioritas di Kemendagri.

"Sementara dari program kerja di 2022 ini tidak ada dicantumkan terkait program kerja validasi data kependudukan di Disdukcapil dengan BPS," ucapnya.

Junimart juga mengingatkan, agar Mendagri Tito Karnavian dan jajarannya segera memasukan program validasi data kependudukan Disdukcapil dan data kependudukan dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), serta data DP4 ke dalam program rencana kerja tahun 2022 mendatang.

"Ini paling penting Pak, karena tambahan anggaran untuk Kemendagri ini sebanyak Rp 1,9 Triliun itu, untuk pemilu dan pilkada," pungkas Politikus Fraksi P-DIP itu. [mt]


Komentar Pembaca