Legislator PKB Tolak Wacana PPN Komoditas Bahan Pokok

Ekonomi  SENIN, 07 JUNI 2021 | 20:40 WIB

Legislator PKB Tolak Wacana PPN Komoditas Bahan Pokok

Fathan Suchi/Net

Kalangan dewan angkat bicara mengenai rencana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Wakil ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menilai wacana ini kontraproduktif bagi upaya recovery (pemulihan) ekonomi, yang masih terpukul akibat pandemik Covid-19.

“Skema penetapan tarif PPN untuk komoditas bahan pokok ini pertama kali dimunculkan karena di undang-undang sebelumnya 11 bahan pokok bebas pajak, bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) melebarkan pemaknaan 11 bahan pokok itu menjadi apapun komoditas yang vital bagi masyarakat,” Fathan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/6/2021).

“Kami paham bahwa pemerintah harus memperluas basis pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun ketika wacana ini disampaikan dalam waktu yang kurang tepat apalagi menyangkut bahan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka hal itu hanya akan memicu polemic yang bisa menganggu upaya pemulihan ekonomi,” sambungnya.

Fathan mengungkapkan, memang benar jika di beberapa negara komoditas bahan pokok menjadi objek pajak. Kendati demikian hal tersebut tidak bisa diterapkan begitu saja di Indonesia.

“Ada perbedaan konteks seperti stabilitas harga komoditas, kepastian serapan pasar hasil panen, dan beberapa indikator lain yang kebetulan di Indonesia masih belum stabil,” katanya.

Menurut, Sekretaris Fraksi PKB DPR ini, rata-rata harga komoditas bahan pokok di Indonesia masih belum stabil. Dia mencontohkan fluktuasi harga gabah yang kerap merugikan petani. Pun juga serapan hasil panen yang kerap belum terjamin.

“Kalau mau menaikan pajak harus diimbangi kemampuan pemerintah dalam menyetabilkan harga termasuk memastikan serapan hasil panen,” katanya.

Fathan juga menyoroti momentum digulirkannya wacana PPN untuk bahan pokok. Saat ini situasi perekonomian makro masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi pun masih minus.

“Memunculkan wacana pajak bahan pokok di saat perekonomian belum sepenuhnya pulih akan memberikan dampak negatif seperti penurunan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, hingga menekan psikologis petani. Harusnya pemerintah lebih hati-hati dalam mengulirkan wacana yang sensitif,” pungkasnya.

Diketahui, Komisi XI telah menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kententuan Umum Perpajakan (KUP) dari pemerintah. Dalam RUU KUP tersebut memang disebutkan ada tiga opsi skema tarif untuk menetapkan PPN Bahan Pokok yakni tarif umum dipatok 12%, tarif rendah sesuai skema multitarif 5%, dan tarif final dipatok 1%.[tyo]


Komentar Pembaca
Dosa Kah Jika Membangun Masjid Menyerupai Gereja
Ipin Upin Bukan Kisah Nyata

Ipin Upin Bukan Kisah Nyata

Selasa, 18 Januari 2022 | 14:35

BUDAYAWAN: RASIS!

BUDAYAWAN: RASIS!

MCTVRabu, 19 Januari 2022 | 11:56

USTADZ HILMI: SEMOGA ORANG INI SEGERA ISTIGHFAR & TAUBAT
Pulang Umrah, 87 Jamaah Positif Covid-Probable Omicron

Pulang Umrah, 87 Jamaah Positif Covid-Probable Omicron

NasionalKamis, 20 Januari 2022 | 22:55

Sebelum Tuhan, Habib Bahar Ditantang Gus Arya Duluan

Sebelum Tuhan, Habib Bahar Ditantang Gus Arya Duluan

POLKAMSelasa, 18 Januari 2022 | 13:20

GUS ARYA: AKU MINTA MAAF, KASIHANILAH SAYA, TOLONG
Sempurnakan Standarisasi Dai, MUI Gelar Multaqot Du'at
Nusrat: Karena Beragama Islam, Saya DIpecat

Nusrat: Karena Beragama Islam, Saya DIpecat

InternasionalMinggu, 23 Januari 2022 | 16:00

LSBPI MUI akan Gelar Pertemuan Seniman-Budayawan Muslim

LSBPI MUI akan Gelar Pertemuan Seniman-Budayawan Muslim

Inspirasi IslamMinggu, 23 Januari 2022 | 15:34

Ahok Dirumorkan Calon Kepala Otorita IKN, Ruhut: Wuuu..

Ahok Dirumorkan Calon Kepala Otorita IKN, Ruhut: Wuuu..

POLKAMMinggu, 23 Januari 2022 | 15:22

Mengapa Harus Pindah ke TV Digital, Ini Penjelasannya

Mengapa Harus Pindah ke TV Digital, Ini Penjelasannya

NasionalMinggu, 23 Januari 2022 | 14:53