Raperda DKI Jakarta, DPRD Dorong Bapemperda Untuk Lahirkan Perda Berkualitas

BERITA  RABU, 05 MEI 2021 | 03:40 WIB | Aldi Rinaldi

Raperda DKI Jakarta, DPRD Dorong Bapemperda Untuk Lahirkan Perda Berkualitas

Bapemperda DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Konsultasi Pemantauan Raperda dan Perda/Aldi Rinaldi MoeslimChoice

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat agenda Diskusi dan Konsultasi Pemantauan Raperda dan Perda di Provinsi DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada selasa (4//20215). 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga Anggota DPD-RI dari Dapil DKI Jakarta, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H sebagai narasumber. 

Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi, mengatakan diskusi ini digelar dalam rangka menguatkan perda-perda DKI Jakarta dan mendorong Bapemperda. 

"Konsultasi ini digelar untuk menguatkan Perda-Perda di DKI Jakarta, sekaligus mendorong Bapemperda agar terus melahirkan Perda yang berkualitas," kata Dedi, dalam keterangannya (4/5). 

Dalam diskusi tersebut, turut hadir Prof. Jimly dalam rangka tugas pemantauan. Menurut Dedi, ia memberikan masukan terkait pembahasan Perda yang sedang dibahas. 

"Prof Jimly meminta Bapemperda DPRD DKI membahas perda-perda turunan dari UU Cipta Kerja, dan mengantisipasi Rancangan UU Ibukota Negara," ucap Dedi. 

Lanjutnya, kata Dedi masukan tersebut sangat baik terkait pembahasan Perda yang merupakan perintah langsung dari Undang-Undang. 

Dalam hal ini, Dedi memaparkan Prof Jimly memberikan masukan terkait 2 hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu hierarki struktural dan fungsional. 

Adapun hierarki tersebut sebagai berikut: 

Hierarki struktural adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD Negara RI 1945, Ketetapan MPR, UU atau Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. 

Sedangkan, Hierarki fungsional adalah bila dalam UU memberikan perintah langsung kepada pemerintah daerah untuk membuat Perda sebagai aturan pelaksanaan UU, maka Perda tersebut merupakan delegasi langsung dibawah UU. 

Sementara itu, terkait pemindahan Ibukota Negara, dimana regulasinya akan diatur dengan metode Omnibus Law. Perubahan status DKI Jakarta dalam RUU Ibukota Negara tentu akan sangat berdampak bagi warga Jakarta. 

Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan yang dibuat jangan sampai merugikan rakyat. 

"Tidak merugikan rakyat lebih didahulukan dibanding mengambil manfaat," tutup Dedi.[tyo]


Komentar Pembaca