Gema Takbir di Palembang Volumenya Bakal Mengecil

Tentang Sumsel  SELASA, 04 MEI 2021 | 15:05 WIB | Rahmad Romli

Gema Takbir di Palembang Volumenya Bakal Mengecil

Perayaan Idul Fitri di Kota Palembang tahun ini dipastikan tidak akan berlangsung meriah, haru dan penuh hikmat. Tidak ada salam-salaman usai Sholat Ied, bertandang ke rumah rumah dan yang pasti volume gema takbir di masjid-masjid tidak sekuat seperti sedia kala.

Tahun ini perayaan Idul Fitri terasa hampa, tidak ada sanak saudara dari kampung yang datang, tidak ada kesibukan pengurus masjid yang menyiapkan SholaT Ied. Ada banyak perubahan yang jelas. Sayangnya perubahan itu jugalah yang banyak memangkas sebuah arti hari kemenangan bagi umat muslim, khususnya di Sumatera Selatan dan Kota Palembang.

Apakah ini sebuah takdir atau bukan, namun yang jelas ini adalah ketentuan Allah SWT terkait masih meluasnya penyebaran wabah Covid 19. Tsunami Covid 19 di India menjadi acuan pemerintah untuk tidak terlena dengan kemeriahan hari raya.

Bahkan Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memberi sinyal kepada Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) untuk waspada terhadap Covid 19 ini.

Tidak itu saja, Tito meminta agar menyiapkan kembali Wisma Atlet Jakabaring Palembang untuk isolasi kasus Covid 19 karena kapasitas rumah sakit sudah hampir mencapai batas maksimal.

“Rumah sakit-rumah sakit harus menambah kapasitas tempat tidur, kalau sudah maksimal dan tidak bisa ditambah maka siapkan Wisma Atlet. Sumsel beruntung punya Wisma Atlet,” ujar Tito saat meninjau RSUD Bari Palembang seraya menyatakan kalau penyebaran Covid di Sumsel mencapai 65 persen dan termasuk paling tinggi di Indonesia saat ini.

Berdasarkan data dari Dinkes Sumsel per 1 Mei 2021 mencatat kapasitas tempat tidur pasien Covid-19 di 56 rumah sakit di Sumsel telah terisi 882 unit dari total 1.560 unit yang disediakan.

Sebanyak 882 unit tersebut dibagi atas tempat tidur untuk pasien di ruang ICU yang terisi 58 unit atau 46 persen dari 126 unit ketersediaan, serta tempat tidur isolasi yang terisi 824 unit atau 57 persen dari total 1.434 unit.

Beberapa rumah sakit bahkan telah melebihi keterisian 80 persen, di antaranya RS Charitas Palembang (81 persen), RS Siti Khadijah Palembang (82 persen), RS Pelabuhan Palembang (84 persen), dan RSUD Ogan Komering Ulu Timur (88 persen).

Sebelumnya, Wisma Atlet Jakabaring pernah difungsikan untuk karantina kasus Covid 19 gejala ringan pada awal-awal kemunculan COVID-19, terdapat 300 kamar yang digunakan saat itu.

Atas kondisi tersebut Tito memberikan lampu kuning terkait dengan keterisian rumah sakit di Sumsel karena sudah mengkhawatirkan. Apalagi, Sumsel saat ini berada di peringkat pertama dalam hal tren peningkatan kasus aktif serta disebut menjadi perhatian Presiden.

Keterisian rumah sakit harusnya di bawah 50 persen sehingga pasien-pasien baru tetap dapat diterima dan proses perawatan (treatment) berjalan maksimal agar tingkat kematian menurun.

“Tingkat kematian nasional 2,7 persen, sedangkan Sumsel 4,7 persen dan itu termasuk tinggi,” kata dia.

Ia juga mengimbau 17 kepala daerah di Sumsel terus memantau perkembangan empat indikator Covid-19, yakni kasus aktif, angka kesembuhan, angka kematian, dan keterisian rumah sakit (BOR).

Diharapkan masing-masing pemda dengan forkopimda dapat menekan laju penularan dengan mengendalikan aktifitas masyarakat yang meningkat jelang Idul Fitri 1442 H.

Tingginya penderita Covid ini membuat Kota Palembang mendapatkan warning dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lantaran tingkat sebaran Covid-19 yang cukup tinggi. Salah satu resikonya masyarakat khususnya umat muslim dilarang melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, seluruh wilayah kecamatan didominasi zona merah. Dari total kasus sebaran Covid-19 yang sudah mencapai 10.487 ini tersisa kasus aktif terkonfirmasi yang masih cukup tinggi sebanyak 904.

Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, kebijakan yang diambil berdasarkan surat edaran dari Mendagri dan Kementerian Agama. Maka, wilayah zona merah dilarang untuk Sholat Ied, tidak boleh mudik lebaran, dan Taraweh hanya kapasitas 50 persen.

“Shalat Ied seluruh masjid di Palembang dilarang, tidak bisa dilakukan pembatasan, pasti membludak,” katanya, usai melakukan video conference dengan Kemendagri, Senin (3/5/2021) lalu.

Di samping dilarangnya melakukan Shalat Ied, pusat perbelanjaan di Kota Palembang menjelang lebaran ini pengunjung membludak. Harnojoyo menegaskan ada tim gabungan yang akan memperketat protokol kesehatan.

“Sanksi tetap berlaku sesuai dengan Perwali 27/2020. Penurunan zona Covid tidak bisa terlaksana jika masyarakat sendiri tidak patuh, tidak bisa hanya pemerintah saja,” ujarnya.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palembang, Deni Apriansyah mengatakan, sesuai dengan surat edaran 4/2021 bahwa wilayah dengan zona merah dan orange dimanta tidak dilaksanakan sholat Idul Fitri di masjid hanya dibolehkan di rumah masing-masing.

“Ada 1200 masjid yang akan diberikan surat edaran resmi berdasarkan edaran dari Kementerian Agama,” katanya.

Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa menambahkan, hampir seluruh wilayah zona merah. Saat ini hanya Kertapati di tingkat kecamatan masih zona orange, selebihnya merah. Termasuk seluruh kelurahannya yang zona merah Kemuning, Jakabaring, Plaju, AAL, Sukareme, dan IB 1.

“Zona orange dan merah Sholat Ied dilarang, kuning dan hijau boleh tapi tetap dengan protokol kesehatan. Karena ini berkaitan agama sangat sensitif maka Kemenang yang harus sosialisasikan,” katanya.

Bukan itu saja, Gubernur Sumsel, Herman Deru juga sempat mendapat instruksi langsung dari Presiden Jokowi untuk lebih memperketat disiplin protokol kesehatan, terutama di hari besar keagamaan.

Penyebabnya karena adanya penambahan kasus positif Covid-19, terutama di Sumsel yang semakin meningkat pesat.

Berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan pada tanggal 27 April, tercatat jumlah positif Covid-19 di Sumsel mencapai 20.068 kasus, sementara secara nasional berjumlah 1.651.794 kasus.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan instruksi Presiden RI tersebut ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota, serta forum komunikasi pimpinan daerah di Indonesia, untuk menekan angka penyebaran Covid-19 pada masing-masing daerah.

“Presiden meyakinkan kepada para Bupati, Walikota, Gubernur dan Forkopimda untuk mengetatkan protokol kesehatan. Ini poin yang paling penting, dan harus dimaknai bahwa posko-posko yang ada di seluruh wilayah di Sumsel bukan menyekat tapi untuk lebih mendisiplinkan protokol kesehatan,” kata HD.

Gubernur HD yang sempat membolehkan warga untuk mudik lokal juga telah mengeluarkan surat edaran mengenai perjalanan lalu lintas dalam rangka menghadapi hari raya Idul Fitri.

Dalam surat edaran tersebut, masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan di dalam wilayah Sumsel seminggu menjelang maupun seminggu setelah Idul Fitri untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada.

Bagi masyarakat yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan rapid test antigen maka dapat melakukan pemeriksaan secara gratis di posko-posko yang telah ditentukan. Lalu, untuk masyarakat yang tidak memiliki kebutuhan, diimbau agar tidak melakukan perjalanan antar daerah demi mencegah angka penularan Covid-19.

“Jika ada yang positif diisolasi mandiri dan jika komorbid harus dirawat intensif di rumah sakit. Saya tidak mau bicara soal mudik, tapi bila masyarakat yang ingin pulang kampung selama di dalam Sumsel, silahkan. Misal dari Ogan Ilir mau ke OKU,” ungkap HD.

Intruksi dari Presiden RI tentu sebagai upaya untuk mengingatkan kepala daerah agar tidak lalai dalam upaya menegakkan disiplin prokes.

“Kuncinya disiplin. Sumsel memang mengalami peningkatan kasus Covid-19, tapi saya pikir bukan hanya Sumsel saja, namun juga daerah lain juga. Bahkan di Pulau Sumatera hampir menyeluruh terjadi peningkatan kasus Covid-19,” kata Herman Deru.

Di sisi lain, masih saja ada beberapa masjid di Kota Palembang yang enggan menerapkan protokol kesehatan. Bukan itu saja masih para penceramah yang beda pendapat terkait penerapan prokes Sholat Taraweh ini. Hal ini terkadang menimbulkan silang pendapat antara jemaah sendiri. Ada yang mendukung prokes, ada yang tidak.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang, KH Zaim Marhadan menghimbau kepada seluruh pengurus masjid di Kota Palembang untuk sama-sama mematuhi himbauan pemerintah yakni melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) dalam melaksanakan Sholat Tarawih di masjid.

"Kami menghimbau kepada seluruh pengurus masjid untuk bersama-sama mematuhi himbauan pemerintah dalam melaksanakan prokes karena ini semua demi kebaikan kita bersama. Kita jangan berlaku suudzon dengan tidak mempercayai penyebaran Covid 19 sehingga tidak melakukan jaga jarak, tidak memakai masker di masjid dan aturan lainnya," himbau Zaim Marhadan kepada MoeslimChoice.

Untuk kalangan penceramah atau ulama, Zaim Marhadan juga menghimbau untuk sama-sama taat pada aturan negara karena dalam Islam bahwa umat diminta untuk taat kepada Allah, Rosul dan pemerintah. Untuk ketaatan Prokes ini untuk wajib taat pada aturan pemerintah.

"Bahkan pemerintah Arab Saudi saja masih menerapkan protokol kesehatan, mengapa kita tidak. Bukan itu saja, pemerintah Arab Saudi juga kemungkinan membatalkan masuknya para jemaah haji dari luar negara demi menjaga penyebaran Covid 19 ini," terangnya. [rhd]


Komentar Pembaca