Buruh dan Mahasiswa Tolak Omnibus Law dan Tuntut Pengusaha Tak Cicil THR

Daerah  SELASA, 04 MEI 2021 | 01:35 WIB | Dickri T Badi

Buruh dan Mahasiswa Tolak Omnibus Law dan Tuntut Pengusaha Tak Cicil THR

KSPI Jateng bersama KAMMI Demo Tolak Omnibus Law, Sabtu (1/5) (Foto: Dickri Tifani Badi)

Peringatan Hari Buruh Internasional atau kerap dikenal dengan May Day pada Sabtu (1/5). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, menggelar aksi menuntut penolakan Omnibus Law, di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Sabtu (1/5).

Dalam kesempatan itu, Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim juga meminta kepada pengusaha untuk tidak mencicil Tunjangan Hari Lebaran (THR). Hal itu diungkapkan seusai pasca aksi peringatan Hari Buruh di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Aulia mengatakan, kondisi ekonomi pada tahun 2020 itu menurun dan semenjak ada strategi  dari pemerintah tersebut memberikan keringanan kepada pengusaha bahwa perekonomian semakin baik.

"Karena berbeda dengan tahun 2020. Waktu itu perekonomiannya menurun, setelahnya ada strategi dari pemerintah memberikan stimulus dan keringanan kepada pengusaha. Pemerintah mengeluarkan statement bahwa perekonomian semakin baik," ujar Aulia.

Menurut Aulia Hakim, KSPI Jateng  belum mendapatkan laporan pelanggaran mengenai pemberian THR kepada pekerja. Ia mengaku, pasca audiensi pada 12 April di Disnakertrans agar segera membentuk Satgas THR.

Lalu, lanjut Aulia, Jawa Tengah sendiri sudah dibentuk posko pengaduan dan dirinya juga mengajak kepada Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) untuk turut mendukung SE Menteri Tenaga Kerja nomor M/6/HK.04/IV/2021.

"Kami kemarin sudah menyampaikan kepada kawan-kawan Apindo ketika ini (THR) diberikan penuh, daya beli meningkat, perekonomian jalan," ungkapnya.

Untuk diketahui, dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, KSPI menggelar aksi penolakan Omnibus Law bersama dengan mahasiswa yang tergabung Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Pantauan di lapangan, masa aksi KSPI Jateng dan KAMMI itu melakukan orasi dan teatrikal terkait penolakan Omnibus Law.  Tidak hanya itu saja, masa aksi juga memberikan petisi yang berisi hasil review kelemahan-kelemahan dari Undang-undang Cipta Kerja. Lalu, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima petisi dari masa aksi.

Aulia juga menuturkan, petisi itu agar disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Presiden Republik Indonesia. Dia menegaskan, tuntutan hanya satu yakni batalkan Omnibus Law, dan menurut dirinya Omnibus Law merupakan Undang-undang yang bermasalah.

"Makanya kami mengadakan sejumlah review. Tanggal 12 sudah uji materiil, 21 kemarin uji formil," pungkasnya. [mt]


Komentar Pembaca