Satgas Covid-19: Larangan Mudik Keputusan Politik Negara

POLKAM  SELASA, 04 MEI 2021 | 00:40 WIB

Satgas Covid-19: Larangan Mudik Keputusan Politik Negara

Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo/Net

Larangan mudik yang disampaikan pemerintah merupakan keputusan politik negara yang ditetapkan melalui berbagai pertimbangan.

Demikian dikatakan, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam jumpa pers seperti ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/5/2021).

“Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan setelah mendapatkan begitu banyak masukan dan juga data-data yang dikumpulkan selama 1 tahun terakhir sehingga keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah Bapak Presiden Jokowi,” kata Doni.

Doni meminta semua pihak menaati kebijakan larangan mudik ini. Doni tidak ingin kasus aktif Covid-19 meningkat seperti momen sebelumnya.

“Mohon sekali lagi seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini karena apa? karena kalau kita biarkan seperti tahun lalu kita terlambat memberikan pengumuman maka akan terjadi peningkatan kasus 93 persen diikuti juga angka kematian yang relatif tinggi,” kata Doni.

Doni menjelaskan, masih ada warga yang nekat mudik setelah pengumuman larangan mudik oleh Presiden Jokowi. Dia menyinggung kenaikan kasus Covid-19 di Sumatera.

“Setelah Bapak Presiden mengumumkan larangan mudik ini, masih ada 7 persen yang nekat akan kembali mudik bahkan sebelum Ramadhan sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas sehingga kalau kita lihat hampir semua provinsi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan kasus baik kasus aktif dan menurunkan angka kesembuhan serta meningkat seluruh provinsi angka kematiannya,” ujar Doni.

Atas hal itu, Doni mengingatkan para pejabat daerah di Sumatera untuk melakukan evaluasi. Dia berharap kasus Covid-19 yang meningkat signifikan di Jakarta pada tahun lalu tidak terulang.

“Oleh karenanya, kepada seluruh pejabat di Pulau Sumatera, untuk betul-betul evaluasi secepat mungkin. Jangan sampai terlambat karena ketika terlambat melakukan pengetatan dan melakukan langkah-langkah untuk pencegahan maka kasus eksponensial ini akan tidak terkontrol seperti pernah terjadi di Jakarta pada bulan September dan Oktober tahun lalu,” kata Doni.

“Setelah adanya pengenduran terhadap sejumlah kegiatan liburan maka rumah sakit Wisma Atlet mengalami kepenuhan sehingga terjadi antrean ambulans yang cukup panjang, pengalaman-pengalaman ini diharapkan betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak terulang kembali pada periode mendatang,” tutur Doni.[tyo]


Komentar Pembaca