Wagub Jabar: Perusahaan Yang Belum Bayar THR Akan Saya Datangi

Daerah  MINGGU, 02 MEI 2021 | 17:05 WIB | Giri Sasongko

Wagub Jabar: Perusahaan Yang Belum Bayar THR Akan Saya Datangi

foto/net

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, dalam audiensi dengan 17 anggota serikat pekerja di Gedung Sate, Sabtu (1/5) menjawab beberapa poin tuntutan buruh.

Tuntutan pertama mengenai permasalahan UU Cipta Kerja yang sedang digugat 20 serikat pekerja. Uu mengatakan, kewenangannya ada di Pemerintah Pusat, tapi mekanismenya ada, yaitu lewat MK.

Kedua, tentang penegakan hukum korupsi Jamsostek sebesar Rp 20 Triliun dan sudah tersebar beritanya di media-media.

"Kita harus percaya terhadap aparat hukum, karena mereka pun dengan keilmuan, keahlian dan unsur keadilan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan," ujar Wagub menjawab.

Poin selanjutnya adalah mengenai Tunjangan Hari Raya (THR), dimana perwakilan DPD Kasbi Jabar, Roy Into, meminta agar THR tahun ini tidak lagi dicicil seperti tahun lalu, dimana ada beberapa perusahaan nakal yang hingga saat ini belum membayar THR 2020 sepenuhnya kepada karyawan.

Terkait hal tersebut, Uu Ruzhanul Ulum dengan tegas mengatakan, berbicara tentang THR, ada Surat Edaran (SE) dari Pemerintah Pusat bahwa tahun ini THR tidak boleh dicicil dan harus dibayarkan H-7 lebaran. Pemprov pun membuat lima posko pelayanan pengaduan THR dan 27 Kabupaten atau Kota.

Adapun mengenai THR yang tahun kemarin dicicil dan sampai sekarang belum lunas, Uu akan mendatangi langsung perusahaan-perusahaan yang belum menjalankan kewajibannya.

Dalam masalah Upah Minimum Sektoral Kota atau Kabupaten (UMSK), seperti diucapkan oleh Slamet dari Kasbi, dimana 11 Kabupaten atau Kota, khususnya industri padat modal yang tahun kemarin sudah menggunakan UMSK dan tahun ini menggunakan UMK, sehingga tidak bisa mendapatkan kenaikan gaji.

"Pemprov sudah mendapat surat dari Pemerintah Pusat aturan upah tersebut dibatalkan. Pemprov sendiri merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, maka keputusan Pemprov tidak boleh bertentangan dengan Pemerintah Pusat. Walau begitu ada saran untuk mengganti saja namanya, menjadi Upah Minimum Kelompok Usaha (UMKU)," ucap Uu.

Terakhir, mengenai mendorong pemerintah agar menindak pengusaha-pengusaha nakal yang tidak melaksanakan hak normatif buruh, Wagub selaku perwakilan dari Pemprov Jabar mengatakan, "Anda kaya karena ada buruh. Anda bisa sejahtera karena ada buruh. Perusahaan Anda ini bisa besar karena buruh. Oleh karena itu, saya minta pengertian dari masing-masing," tegasnya.

Dipenghujung audiensi, Uu yang didampingi Wakil Ketua Komisi 5, Abdul Hadi, Kepala Bankesbangpol, Sekdis Naker, serta Kabid HI dan Jamsostek menekankan bahwa kesejahteraan sudah menjadi tanggungjawab pemerintah.

Pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Buruh yang ada di Jawa Barat adalah masyarakat Jawa Barat. Pemerintah harus bertanggungjawab terhadap peningkatan kesejahteraannya.

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga mungkin masyarakat Jawa Barat, mengucapkan selamat hari buruh. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga profesionalisme dan tetap jaga kesatuan dan persatuan di antara kita. Pemerintah butuh pekerja, pemerintah butuh karyawan, pemerintah butuh buruh. Karena dengan adanya buruh, maka Jawa Barat bisa mengekspor barang-barang ke luar Jawa Barat dan ke luar negeri. Dengan adanya pekerja (dan) buruh, maka ekonomi Jawa Barat berjalan dengan baik, sekali pun ada keinginan dan harapan dari pihak pekerja belum bisa terkabulkan semuanya, mari kita berusaha sama-sama sehingga di antara kita saling mendorong untuk apa yang diharapkan oleh para buruh tersebut," tutup Uu. [mt]


Komentar Pembaca