Dewan Kecam Pemda yang Tak Larang Warganya Mudik Lebaran

POLKAM  SABTU, 24 APRIL 2021 | 03:45 WIB

Dewan Kecam Pemda yang Tak Larang Warganya Mudik Lebaran

Luqman Hakim/Net

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengecam kebijakan pemerintah daerah yang tidak melarang masyarakat mudik pada Lebaran 2021.

Dia menyesalkan masih ada pemerintah daerah yang tidak melarang masyarakat mudik.

"Seharusnya, kebijakan pemerintah daerah selaras dengan yang pemerintah pusat," ujar Luqman dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (23/4/2021).

Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan, bukan negara federasi yang setiap negara bagian bisa membuat aturan sendiri. Oleh karena itu, keputusan daerah harus berpedoman pada keputusan dan kebijakan pemerintah pusat.

Satgas Covid-19 mengeluarkan surat edaran mudik Lebaran 2021 yang mengatur masyarakat bila ingin keluar kota sebelum dan sesudah mudik Lebaran 2021.

Surat edaran itu adalah adendum SE 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Ramadan 1442 Hijriah.

Adendum yang diteken pada tanggal 21 April 2021 mengatur perluasan waktu pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri, yakni H-14 larangan mudik mulai 22 April hingga 5 Mei 2021 dan pada H+7 larangan mudik 18-24 Mei 2021.

Luqman meminta kepala daerah tidak membuat keputusan lokal yang berbeda soal kebijakan mudik Lebaran 2021.

"Datanglah ke Jakarta, menghadap kepada Presiden atau minimal kepada Mendagri. Sampaikan argumen dan data-data yang kuat bahwa keputusan melarang mudik itu salah. Siapa tahu Presiden Jokowi bisa diyakinkan untuk mencabut larangan mudik Lebaran," katanya.

Jika ternyata Presiden tetap kukuh dengan kebijakan larangan mudik, dia mengatakan bahwa suka tidak suka semua pihak harus menjalankan.

"Apa jadinya negara ini kalau daerah-daerah diberi ruang membangkang dari keputusan pemerintah pusat? Kacau," kata Luqman.

Luqman menilai Presiden Jokowi perlu memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah yang membangkang.

"Toleransi pada pelanggaran atas penanganan pandemi COVID-19 oleh daerah tertentu, bukan hanya membahayakan nyawa rakyat daerah itu, melainkan menjadi ancaman bagi seluruh rakyat negeri ini," ucapnya.[tyo]


Komentar Pembaca
Dosa Kah Jika Membangun Masjid Menyerupai Gereja
Ipin Upin Bukan Kisah Nyata

Ipin Upin Bukan Kisah Nyata

Selasa, 18 Januari 2022 | 14:35

BUDAYAWAN: RASIS!

BUDAYAWAN: RASIS!

MCTVRabu, 19 Januari 2022 | 11:56

USTADZ HILMI: SEMOGA ORANG INI SEGERA ISTIGHFAR & TAUBAT
Pulang Umrah, 87 Jamaah Positif Covid-Probable Omicron

Pulang Umrah, 87 Jamaah Positif Covid-Probable Omicron

NasionalKamis, 20 Januari 2022 | 22:55

Sebelum Tuhan, Habib Bahar Ditantang Gus Arya Duluan

Sebelum Tuhan, Habib Bahar Ditantang Gus Arya Duluan

POLKAMSelasa, 18 Januari 2022 | 13:20

GUS ARYA: AKU MINTA MAAF, KASIHANILAH SAYA, TOLONG
Sempurnakan Standarisasi Dai, MUI Gelar Multaqot Du'at
Nusrat: Karena Beragama Islam, Saya DIpecat

Nusrat: Karena Beragama Islam, Saya DIpecat

InternasionalMinggu, 23 Januari 2022 | 16:00

LSBPI MUI akan Gelar Pertemuan Seniman-Budayawan Muslim

LSBPI MUI akan Gelar Pertemuan Seniman-Budayawan Muslim

Inspirasi IslamMinggu, 23 Januari 2022 | 15:34

Ahok Dirumorkan Calon Kepala Otorita IKN, Ruhut: Wuuu..

Ahok Dirumorkan Calon Kepala Otorita IKN, Ruhut: Wuuu..

POLKAMMinggu, 23 Januari 2022 | 15:22

Mengapa Harus Pindah ke TV Digital, Ini Penjelasannya

Mengapa Harus Pindah ke TV Digital, Ini Penjelasannya

NasionalMinggu, 23 Januari 2022 | 14:53