Soal SIKM, Anies Masih Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat

Berita  SENIN, 19 APRIL 2021 | 22:20 WIB | Aldi Rinaldi

Soal SIKM, Anies Masih Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat

foto/net

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut kebijakan mengenai Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di Jakarta, sehubungan larangan mudik, pemprov DKI masih menunggu untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena harus terintegrasi.

Anies mengatakan, setiap keputusan pemerintah pusat akan menjadi tolok ukur Pemprov DKI dalam memutuskan kebijakan SIKM.

"Kebijakan mengenai pengaturan mudik itu akan terintegrasi, karena tidak bisa hanya diatur perwilayah saja, harus terintegrasi secara Nasional, karena itu kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat," kata Anies dalam keterangannya usai menghadiri rapat paripurna di DPRD, Senin (19/4).

Lebih lanjut Anies mengatakan, kebijakan SIKM menyusul adanya larangan mudik Lebaran yang harus terintegrasi antar-daerah dan tidak bisa dilakukan sendiri, karena itu koordinasi yang intens penting dilakukan.

"Jadi nanti arah kebijakannya dari pemerintah pusat, nanti kita akan laksanakan sama-sama, karena tidak mungkin bisa dilakukan hanya sendiri saja" ucap Anies.

Diketahui, pemerintah pusat telah melarang mudik Lebaran 2021 yang akan diberlakukan mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Larangan mudik ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menekan laju penularan virus dan lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) No 13 Tahun 2021. SE tersebut terkait peniadaan mudik di Hari Raya Idul Fitri dan upaya pemerintah dalam pengendalian penyebaran Covid-19 selama Bulan Ramadhan. [mt]


Komentar Pembaca