Aksi Dukung Mendukung Vaksin Nusantara Dinilai Tak Tepat, PAN: Ini Bukan Pilkada Atau Pileg

Kesehatan  SENIN, 19 APRIL 2021 | 19:20 WIB | Aldi Rinaldi

Aksi Dukung Mendukung Vaksin Nusantara Dinilai Tak Tepat, PAN: Ini Bukan Pilkada Atau Pileg

foto/net

Aksi dukung mendukung dalam polemik vaksin Nusantara dinilai tidak tepat. Terlebih orang-orang yang mendukung tidak semuanya berlatar belakang akademik kesehatan.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai, banyak di antara mereka mendapatkan informasi hanya dari media. Tentu saja hal itu sangat jauh dari memadai.

"Lagian, ini kan bukan pilkada atau pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan. Semakin banyak yang dukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik," ujar Partaonan dalam keterangannya, Senin (19/4).

Anggota Komisi IX Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memaparkan, adanya perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin Nusantara dengan pihak Badan Pemerika Obat dan Makanan (BPOM), alangkah baiknya diselesaikan dengan mediasi.

Menurutnya, mediasi tersebut diperlukan agar peneliti dan BPOM bisa mengurai persoalan yang ada. Dengan begitu, tidak ada yang merasa ditinggalkan.

"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat," ujar politikus asal PAN itu.

Lebih lanjut, Partaonan mengatakan, Menkes semestinya paling berkepentingan untuk menjaga agar vaksin tersedia, karena Menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin Nusantara atau vaksin merah putih.

"Agar vaksin segera tersedia, menurut Perpres 99/2020, Menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin," ucap ketua DPP PAN itu.

Perlu diketahui, di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, masyarakat berharap banyak agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru. Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan.

"Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab. Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama," tandasnya. [mt]


Komentar Pembaca