Demi Kepentingan Rakyat, Plt Gubernur Sulsel Jangan Main Penggal Proyek Pembangunan Prioritas di Era NA

Opini  SENIN, 19 APRIL 2021 | 14:47 WIB

Demi Kepentingan Rakyat,  Plt Gubernur Sulsel Jangan Main Penggal Proyek Pembangunan Prioritas di Era NA

Nurdin Abdullah - Andi Sudirman Sulaiman/net

 

DI BAWAH duet Nurdin Abdullah - Andi Sudirman Sulaiman (NA&ASS) dalam dua tahun terakhir, sangat terasa akselerasi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di berbagai bidang.

Khususnya, yang sangat menonjol adalah pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), agar pembangunan infrastruktur pelayanan publik terus berjalan walaupun di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini dalam rangka menunjang akselerasi (percepatan) pemulihan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur ini, bahkan sampai menjangkau sejumlah daerah terpencil di Sulsel, yang selama ini tak pernah menikmati sentuhan pembangunan (infrastruktur),

Sebagai contoh, yakni, perbaikan akses jalan di Kecamatan Seko, Luwu Utara, sepanjang 126 kilometer yang tak tersentuh pembangunan selama 75 tahun, kini sudah bisa dilalui kendaraan roda empat, setelah pengerasan berhasil dirampungkan pada September 2019.

Tak heran jika Pemprov Sulsel di bawah duet Nurdin Abdullah - Andi Sudirman Sulaiman, mendapatkan apresiasi penghargaan bidang pengembangan infrastruktur di daerah terpencil, beberapa hari sebelum HUT ke-351 Sulsel yang jatuh pada 19 Oktober 2020 lalu.

Tapi, saat ini, sejumlah deretan proyek di Sulawesi Selatan berpotensi mangkrak, sejak Nurdin Abdullah ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi dan ditahan KPK pada Februari 2021 lalu

Di bawah kendali Andi Sudirman Sulaiman, yang diangkat sebagai Plt Gubernur Sulsel,  proyek-proyek besar, diketahui, telah dikeluarkan dari APBD 2021.

Setidaknya, dalam rentan waktu dua bulan lebih, Pemprov Sulsel sudah dua kali melakukan perubahan parsial APBD. Pasca perubahan tersebut sejumlah paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terpenggal.

Mulai dari rest area Sidrap dan Jeneponto, gedung Brigade Siaga Bencana, rencana pembangunan rest area Malino. Begitu juga dengan program prioritas lainnya seperti Stadion Mattoanging, Rumah Sakit, hingga pembangunan Twin Tower.

Pengembangan wisata pulau yang masuk dalam prioritas NA-ASS juga akan ditunda, misalnya kawasan kuliner di Lae-lae, dan wisata pulau percontohan di Pulau Lanjukang. Bahkan, program yang dijanjikan saat berkampanye oleh Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman banyak yang tidak tercover dalam kegiatan di 2021.

Hal ini cukup mengejutkan. Sekaligus memprihatinkan.

Apalagi, jika mengingat bahwa sejumlah proyek pembangunan tersebut bersentuhan langsung dengan rakyat, karena terkait dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat yang kini terpuruk di masa pandemik Covid-19.

Penulis perlu mengingatkan bahwa ASS, selaku Plt Gubernur Sulsel secara moral terikat dengan janji-janji politik yang diucapkan saat kampanye bersama NA.

NA-ASS adalah satu paket saat terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel. Mereka berdua punya kewajiban yang sama untuk mewujudkan janji-janji politik yang secara rinci telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Plt Gubernur Sulsel, ASS tentu saja harus meneruskan upaya mewujudkan janji-janji politik yang sebagian besar telah diwujudkan Gubernur (non aktif) Nurdin Abdullah. Jangan main penggal proyek-proyek besar yang telah dicanangkan.

Proyek-proyek pembangunan tersebut, sesungguhnya dicanangkan semata-mata untuk kepentingan rakyat Sulsel, bukan kepentingan pribadi NA ataupun ASS.

Untuk diketahui, Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan NA-ASS telah menetapkan enam prioritas pembangunan yang dituangkan dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2021.

Enam poin itu sesuai tema pembangunan tahun anggaran 2021 melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), yakni "Meningkatkan Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Ekonomi Berkualitas".

Poin pertama yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

Kedua, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan.

Ketiga, percepatan pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi.

Keempat, mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

Kelima, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan.

Keenam, pemantapan reformasi birokrasi.

Berdasarkan tema tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulsel yang berkeadilan, sekaligus mengurangi ketimpangan baik pendapatan antara masyarakat maupun antara wilayah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas, dan mendorong percepatan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat, maka dilakukan berbagai langkah strategis.

Yakni melakukan upaya-upaya inovatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, karena dengan hanya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif, pembangunan dapat dicapai dengan baik dan berkualitas.

Serta melakukan penguatan pembangunan infrastruktur secara merata, dan mampu mendorong sektor-sektor unggulan di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Termasuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergitas antara seluruh komponen.

Harus diakui, cukup banyak capaian yang telah dilakukan NA-ASS.

Terdapat 20 indikator kinerja utama pembangunan tahun 2019, berdasarkan visi misi pada RPJMD 2018-2023 Provinsi Sulsel.

Misi pertama, bagaimana mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif. Pencapaiannya, diwujudkan melalui program nyata birokrasi anti korupsi dengan program prioritas pembangunan. Antara lain, program pengembangan dan implementasi tiga Peraturan Menteri melalui aplikasi Smart Official. Pengembangan Baruga layanan publik melalui aplikasi Baruga Sulawesi Selatan. Penguatan penatalaksanaan reformasi birokrasi melalui aplikasi esakit dan penerapan transaksi non tunai menjadi wujud nyata pencapaian.

Misi kedua, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan asksestabel. Pencapaiannya, diwujudkan melalui program nyata pembangunan infrastruktur yang menjangkau wilayah terisolir dengan program prioritas pembangunan. Antara lain, melalui pembangunan konservasi jalan, penyediaan air bersih, dan kebijakan alokasi keuangan pemerintah kabupaten kota untuk pembangunan infrastruktur wilayah terisolir, seperti pembangunan infrastruktur di Seko, Kabupaten Luwu Utara.

Misi ketiga, mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.Pencapaiannya, diwujudkan melalui program pencapaian pembangunan. Antara lain, peningkatan produksi tanaman pangan, hilirisasi pertanian, peningkatan produksi kelautan dan perikanan, pengembangan destinasi pariwisata, perluasan dan pengembangan tenaga kerja, pengembangan dan pemindahan kelompok UKM bagi masyarakat kurang mampu. Program pendidikan SMA, SMK maupun Madrasah bagi siswa kurang mampu. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan kebijakan alokasi bantuan keuangan kabupaten kota untuk pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata.

Misi keempat, mewujudkan kualitas manusia yang komputatif, inklusif dan berkarakter. Pencapaiannya, diwujudkan melalui program nyata pembangunan rumah sakit regional dan Ambulance siaga. Dengan program prioritas pembangunan antara lain, peningkatan partisipasi pendidikan menengah dan khusus. Peningkatan pendidikan dengan fokasional, pengembangan layanan kesehatan brigade siaga bencana, pengadaan ambulance laut dan ambulance darat, pelayanan 1.000 hari pertama kehidupan dalam rangka penanganan stunting, serta perlindungan perempuan dan anak.

Misi kelima, peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan. Pencapaiannya, melalui program nyata, program hilirisasi dengan program prioritas pembangunan antara lain. Hilirisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Peningkatan produksi kelautan dan perikanan, peningkatan dan pengembangan ekspor, program rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya.

Selain berbagai pencapaian pembangunan dan sinergitas yang telah diimplementasikan, terdapat pula sektor yang mengalami kontraksi pertumbuhan di tengah pandemi Covid-19. Sektor dimaksud adalah sektor konstruksi, perdagangan dan industri. Untuk itu, alokasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat menjadi solusi untuk pemulihan sektor tersebut.

Diketahui, Gubernur Sulsel melakukan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah Pemerintah Provinsi Sulsel dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Rabu (14/10/2020). Penandatanganan ini dilakukan secara sirkuler menindaklanjuti usulan pinjaman dalam rangka PEN daerah Pemprov Sulsel. Adapun besar PEN untuk Sulsel sebesar Rp 1,388 triliun.

PEN Rp1,388 triliun digunakan untuk tujuh kelompok infrastruktur. Mulai dari irigasi, pengembangan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumber daya air, reservasi jalan provinsi, pembangunan jalan dan jembatan provinsi, instalasi irigasi, dokumen perencanaan pembangunan gedung rumah sakit, DED Amdal-lalin untuk rehabilitasi Stadion Mattoanging.

Pemprov sendiri sejak awal pandemi telah mendorong dengan maksimal berbagai kegiatan infrastruktur yang bersumber dari APBD. Namun sangat dipahami bahwa refocusing dan realokasi anggaran menjadi kewajiban semua. Bukan saja pemerintah daerah, akan tetapi pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama. Yakni penyesuaian alokasi di beberapa kegiatan strategis, sehingga terus berpacu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, termasuk memanfaatkan potensi non-APBD untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Sulsel.

Hal ini dilakukan mengingat kondisi dana transfer dari pemerintah pusat yang mengalami pemotongan alokasi termasuk dihapusnya beberapa kegiatan yang bersumber dari DAK, sehingga sangat menyulitkan daerah untuk mendorong sector konstruksi. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah berkewajiban untuk memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Daerah dengan alokasi saat ini sekitar Rp600 milyar lebih.

Untuk diketahui juga, dua tahun kepemimpinan Prof HM Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman, berhasil membangun jalan Bua-Rantepao sepanjang 30 kilometer dan diharapkan sudah tuntas 2021; Proses pengaspalan jalan Bone-Pangkep sepanjang 13 kilometer dari total 19,9 kilometer; Pembangunan jalan Lejja-Soppeng-Barru, dengan selesainya jalan ini nanti akan memangkas sekitar 100 kilometer dari Barru-Soppeng.

Untuk pengembangan objek wisata, Sulsel di bawah duet BA-ASS, juga telah berbenah. Misalnya, perbaikan dan pelebaran jalan serta pedestrian di kompleks Pantai Bira dan Bara Bulukumba, serta jalan menuju tempat pembuatan perahu phinisi di Pantai Mandala Ria, Desa Ara, Bulukumba.

Jalanan ke lokasi wisata Lejja, Soppeng, juga dibenahi. Dimulai dari Desa Palandro, Kabupaten Barru.

Hasil menggembirakan yang telah dicapai dalam 2 tahun pertama kepemimpinan NA-ASS ini kita harapkan dapat terus berlanjut, di bawah kepemimpinan Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Pembangunan Sulawesi Selatan, yang masiv di saat dikomandoi NA, harus terus berlanjut. Jangan kendor.  Kalaupun ada refocusing yang sedang berjalan saat ini, tentu pembangunan yang prioritas dan strategis di Sulawesi Selatan harus dilanjutkan.[***]

OLEH: ARIS KUNCORO 
WARTAWAN SENIOR, PENGAMAT SOSIAL POLITIK



Komentar Pembaca