Tiba-tiba Saja, PKS Desak Pemerintah Batalkan Pemindahan Ibu Kota

POLKAM  MINGGU, 18 APRIL 2021 | 17:10 WIB

Tiba-tiba Saja, PKS Desak Pemerintah Batalkan Pemindahan Ibu Kota

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru terus dilaksanakan Pemerintah RI sesuai jadwal. Bahkan istana kepresidenan akan segera dibangun di di kawasan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) itu.

Mencermati rencana Pemerintah RI itu, Anggota Komisi XI DPR Junaidi Auly menyatakan ketidaksetujuannya. Ia bahkan dengan tegas minta Pemerintah membatalkan rencana pemindahan IKN.

Mengapa Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta dibatalkan pemindahan IKN?

Rupanya dia punya alasan, di samping kondisi ekonomi yang sedang sulit dan masih dalam situasi pandemi, Pemerintah harus sadar bahwa kuantitas utang yang semakin mengkhawatirkan.

"Pemerintah tidak perlu memaksakan diri, sebaiknya fokus saja pada perbaikan layanan kesehatan dan pemulihan ekonomi," ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (18/4).

Menurut dia, Fraksi PKS dari awal sudah menolak wacana pemindahan IKN karena tidak terlalu mendesak. Kalau pemerintah mengatakan pemindahan IKN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, harusnya dengan cara lain seperti pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

Pembangunan IKN baru disebut akan menelan biaya hingga Rp 466 triliun dan sekitar 20 persen dari biaya tersebut atau sekitar Rp 89 triliun direncanakan akan dibebankan pada APBN.

"Anggaran tersebut tentu akan membebani postur APBN, kondisi keuangan negara saat ini sedang mengalami defisit. Jadi kami mendesak agar pemerintah membatalkan rencana pemindahan IKN," katanya.[ros]


Komentar Pembaca