Kepala Daerah Wajib Patuhi Pemerintah Pusat, Larang Mudik!

POLKAM  MINGGU, 18 APRIL 2021 | 09:30 WIB

Kepala Daerah Wajib Patuhi Pemerintah Pusat, Larang Mudik!

Sejauh ini masih ada gubernur, bupati, dan wali kota tidak mematuhi keputusan Pemerintah Pusat yang Melarang Mudik Lebaran 2021. Mereka sudah dengan terang-terangan mengaku, mengizinkan warga Mudik Lebaran antar daerah dalam provinsi/kabupaten/kota.

Mencermati fenomena ini, Pakar virologi dan imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dr Mohamad Saifudin Hakim dan Ahli Penyakit Tropik dan Infeksi dr Erni Juwita Nelwan sangat prihatin. Mereka, Sabtu (17/4/2021), mengimbau para kepala daerah mendukung dan melaksanakan Larangan Mudik 2021

Dikatakan mereka, mobilitas masyarakat saat libur panjang berdampak pada kenaikan kasus positif Covid-19. Itu sudah tidak terbantahkan. Data menunjukkan kasus Covid-19 bahkan naik lebih dari 100 persen.

Oleh karena itu, keputusan pemerintah melarang mudik dinilai sudah tepat jelang Lebaran 2021.

Data Satgas Covid-19 nasional menyebutkan usai libur Idulfitri 22-25 Mei 2020, peningkatan kasus positif Covid-19 mencapai 69-93 persen.

Saat libur 15-17 Agustus 2020, peningkatan kasus positif sebesar 58-188 persen. Selanjutnya saat libur akhir Oktober, peningkatan kasus positif sebanyak 17-22 persen.

 Belajar dari libur panjang sebelumnya, pemerintah menegaskan melarang masyarakat mudik Lebaran, tahun ini.

Pakar virologi dan imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dr Mohamad Saifudin Hakim menegaskan, semua pihak harus mendukung kebijakan tersebut. Masyarakat harus mendukung sehingga Larangan Mudik efektif menekan kasus Covid-19.

Koordinasi dengan petugas di lapangan agar sosialisasi dan penegakan aturan berjalan juga penting.

"Satu sisi masyarakat sadar, di sisi lain pemerintah harus tegas," tandas Saifudin.

Hal senada diungkapkan Ahli Penyakit Tropik dan Infeksi dr Erni Juwita Nelwan. Ia meminta masyarakat membatasi pergerakan hanya untuk hal yang betul-betul darurat. Risiko penularan kasus Covid-19 masih terus ada.

"Bila masih ada kasus, belum waktunya untuk bebas mobilisasi," kata Erni.

Ditegaskan dr Erni, pengendalian pandemi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi harus ada dukungan masyarakat. Aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selaras untuk pelarangan mudik.

Ditandaskannya, bila masih ada juga yang mudik harus ada sikap antisipasi yang bijak dan simpatik. Tujuannya sama, supaya semua tetap sehat dan tidak ada penularan di manapun.[ros]


Komentar Pembaca