OKU Berpeluang Lakukan Pemilihan Ulang

Tentang Sumsel  JUMAT, 16 APRIL 2021 | 17:21 WIB | Rahmad Romli

  OKU Berpeluang Lakukan Pemilihan Ulang

Johan Anuar saat menjalani pelantikan sebagai Wakil Bupati OKU.

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) berpeluang melakukan pemilihan ulang untuk kembali memilih pemimpin baru. Namun pemilihan ulang tersebut tidak dilakukan secara langsung melainkan lewat parlemen yang dilakukan partai pengusung.

Seperti diketahui, dari hasil Pilkada yang berlangsung pada Desember 2020 lalu, untuk Kabupaten OKU dimenangi kembali oleh pasangan Kuryana Azis dan Johan Anuar (JA). Pasangan ini menang telak karena melawan kotak kosong setelah semua partai di parlemen mendukungnya.

Namun kemenangan ini ternyata tidak sesuai rencana, dimana sehari setelah pencoblosan Johan Anuar langsung berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah kuburan pada tahun 2013 lalu.

Meski menjalani persidangan, Johan Anuar sempat dilantik secara resmi sebagai Wakil Bupati OKU terpilih oleh Gubernur Sumsel Herman Deru pada tanggal 17 Februari lalu. Gubernur HD sendiri saat itu hanya melantik JA sendiri karena Bupati OKU terpilih Kuryana Azis tidak hadir dikarenakan menjalani perawatan di rumah sakit.

Dimana setelah dua minggu setelah pelantikan tersebut, Kuryana Azis wafat. Sementara dalam proses hukumnya, Johan Anuar dituntut 8 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Rihki Benindo Maghaz menuntut Johan Anuar dengan hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Jaksa menilai Johan Anuar terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

"Menyatakan terdakwa Johan Anuar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Jaksa Rihki Benindo Maghaz, di hadapan Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Erma Suharti, pada sidang yang berlangsung Kamis (15/4/2021) kemarin.

Selain dituntut pidana, Johan Anuar juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Johan Anuar juga diwajibkan membayar uang pengganti kepada Negara lebih dari Rp3,2 miliar.

Bukan itu saja JPU juga menuntut agar JA dicabut hak politiknya selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana.

Melihat besar dan beratnya tuntutan yang diajukan jaksa, maka peluang JA untuk menikmati jabatannya sebagai Wakil Bupati OKU sangat kecil. Sehingga apabila hakim nantinya memberikan vonis selama lima tahun dan berkekuatan hukum tetap maka kesempatan Johan Anuar terancam tertutup.

Menanggapi situasi seperti ini, pengamat hukum dan politik dari Universitas Sriwijaya, Andries Lionardo mengatakan, maka nantinya bisa saja OKU akan kembali melakukan pemilihan ulang untuk memilih pemimpin baru.

"Pemilihannya nanti lewat parlemen. Mereka yang memilih tentu partai partai pengusungnya di DPRD. Jadi pemilihannya nanti lewat DPRD sehingga proses demokrasinya tetap berjalan," terang Andries kepada MoeslimChoice, Jumat (16/04/2021).

Soal siapa yang dicalonkan jelasnya, setiap anggota DPRD dari partai pengusung punya hak politik untuk mengajukan jagoannya masing-masing. Sehingga nantinya kompetisi tidak lagi berada di rakyat melainkan pada wakil-wakilnya di DPRD tersebut.

"Melalui kompetisi di parlemen inilah nantinya akan dipilih pemimpin baru di Kabupaten OKU ke depan," jelasnya.

Sementara Kuasa Hukum terdakwa Johan Anuar, Titis Rachmawati menilai kalau tuntutan tersebut sangat memberatkan dan tidak adil.

“Klien kami dituntut 8 tahun kemudian diminta lagi untuk membayar uang pengganti sekitar 3,2 miliar. Defenisi membayar uang pengganti itu kalau, terdakwa dibuktikan menikmati uang tersebut,” terang Titis saat dikonfirmasi.

Ia menerangkan, pada perkara ini uang pengganti telah dibayar oleh terpidana dalam kasus yang sama, Khidirman sebesar 3,2 miliar juga.

Maka jika merujuk dari tuntutan tersebut, uang sebesar 3,2 miliar telah dibayar oleh terpidana Khidirman, dan dibebankan lagi pada terdakwa Johan Anuar, untuk membayar uang sebesar 3,2 miliar tersebut.

“Berarti Pemerintah Kabupaten OKU, dapat tanah, juga dapat uang dobel. Enak bener pengadan tanah dapet begitu,” tuturnya.

Ia mengatakan pihaknya pada persidangan selanjutnya akan mengajukan pledoi.

“Kita akan ajukan pledoi semaksimal mungkin. Terhadap masalah ini kita tetap akan melaporkan pada komisi kejaksaan, bahkan dewan pengawas KPK, agar memantau perkara ini sebaik mungkin,” tegasnya. [rhd]

 


Komentar Pembaca