Pemerintah Segera Cabut Subsidi Listrik 15,2 Juta Pelanggan

POLKAM  RABU, 07 APRIL 2021 | 22:30 WIB

Pemerintah Segera Cabut Subsidi Listrik 15,2 Juta Pelanggan

Dinilai tidak tepat sasaran, Pemerintah akan mencabut subsidi listrik bagi 15,2 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.  Pencabutan subsidi didasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu menghemat anggaran Rp22,12 triliun.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, Rabu (7/4/2021), pada Rapat 'Formulasi Subsidi dan Kompensasi yang Tepat Sasaran Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin di Banggar DPR RI.

Menurut Rida, Pemerintah mencabut subsidi listrik bagi sekitar 15,2 juta pelanggan itu dengan mengeluarkan mereka dari daftar penerima subsidi tarif listrik. Karena saat ini subsidi untuk mereka tidak tepat sasaran.

"Menggunakan DTKS yang ada saat ini, 15,2 juta pelanggan yang secara data itu harus dikeluarkan," katanya.

Namun, Pemerintah akan kembali menyesuaikan penerima subsidi langsung pada 2022 ini dengan DTKS yang diperbarui. Pemerintah sudah meminta DTKS terbaru dari Kementerian Sosial.

"Pada saatnya nanti dengan teman-teman PLN, kami akan melakukan verifikasi ke lapangan sehingga kemudian mendapatkan data itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan," tandas dia.

Dikeluarkannya 15,2 juta pelanggan dari daftar penerima subsidi itu juga akan menghemat triliunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan hitungan awal, penghematan ditaksir mencapai Rp22,12 triliun dari proyeksi subsidi RAPBN 2022 yang mencapai Rp61,09 triliun.

"Artinya kalau pemilihan ini dijalankan, maka proyeksi subsidi listrik yang kami buat Rp 61,09 triliun bisa tinggal hanya Rp 32 triliun saja," jelas Rida.

Kementerian ESDM sudah memiliki pengalaman memilah pelanggan yang berhak menerima. Pada 2017, di mana kementerian pernah memilah listrik golongan rumah tangga 900 VA bersubsidi dan non subsidi.[ros]


Komentar Pembaca